INDOPOSCO.ID – Realisasi pelaksanaan anggaran 2021 Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai 97,42 persen atau Rp105.305.449.778.017, per 19 Januari 2022. Di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan realisasi tersebut sejalan dengan capaian kinerja Kemensos pada 2021.
Secara umum Komisi VIlI mengapresiasi kinerja dan kebijakan Mensos selama 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan, perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos menunjukan arah yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Risma, sapaan Mensos menyampaikan beberapa capaian kinerja Kemensos. Ini di antaranya bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dan padan dengan data kependudukan (Dukcapil); data diperbaiki daerah mencapai 33.851.038 dan data usulan baru sebanyak 12.129.328; data ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah sebanyak 1.798.375; dan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sudah terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Selain itu partisipasi masyarakat semakin membaik dengan adanya fitur Usul Sanggah di Aplikasi Cek Bansos. Kepesertaan bansos juga dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id,” kata Mensos dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Sementara itu realisasi anggaran bansos dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai 94,8 persen dari total anggaran Kemensos atau Rp100.358.335.900.000. Di samping evaluasi pelaksanaan anggaran 2021, rapat juga membahas pelaksanaan anggaran 2022 dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemensos.
Kemensos telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat Eselon l dan ll yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110/2021, termasuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
“Kami ada perampingan (organisasi, red). Kemudian semua khawatir bahwa bagaimana menangani bansos. Sebetulnya itu sudah saya pikirkan bansos itu akan seperti apa. Nah tapi kita masih punya waktu untuk menata ini,” ujarnya.
Adapun konsekuensi lainnya kebijakan restrukturisasi organisasi adalah anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat, misalnya, bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Terkait SOTK ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dalam FGD (Focuss Group Discussion) Komisi VIII bersama Kemensos yang membahas bagaimana transformasi anggaran ini dan perubahannya seperti apa,” ujar Risma.
Penjelasan Mensos menanggapi respon Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Ia mengatakan, perubahan SOTK Kemensos menjadi perhatian dan perlu dibahas mendalam secepatnya dalam forum selanjutnya.
Di sisi lain, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos. “Komisi VIII DPR RI meyakini dengan adanya perbaikan tersebut, permasalahan Kesejahteraan Sosial dapat terselesaikan,” tandasnya.
Untuk anggaran Kemensos pada 2022, DPR RI telah menyetujui sebesar Rp78.256.327.121.000. Alokasi prioritas diperuntukkan belanja bansos sebesar Rp74.165.993.300.000.
“Pembahasan pelaksanaan anggaran 2022 sangat penting dan strategis karena mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam alokasi anggaran untuk
kesejahteraan sosial,” ujar Yandri. (dan)
