Nasional

Jaksa Boleh PK, Peradi Sebut Merupakan Kemunduran Hukum

INDOPOSCO.ID – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyesalkan Pemerintah dan DPR yang meloloskan pasal Jaksa Penuntut Umum (JPU) boleh mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK).

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan menyebut, peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kekacauan hukum, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PERADI sangat menyesalkan adanya ketentuan mengenai diperbolehkan jaksa untuk mengajukan PK,” ujar Otto Hasibuan dalam keterangan, Kamis (9/12/2021).

Otto mengaku belum membaca UU Kejaksaan yang baru disahkan tersebut. Jika memang benar membolehkan Jaksa mengajukan PK, maka itu merupakan langkah mundur.

Baca Juga: Peradi Jakbar Komitmen Galakkan Layanan Bantuan Hukum

PERADI sangat menyesalkan bahwa adanya kewenangan yang diberikan kepada Jaksa lagi oleh Undang-undang untuk mengajukan PK,” katanya.

“Ketentuan ini juga merupakan ketidakadilan. Dan jelas bertentangan dengan putusan MK,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, putusan MK telah memberikan tafsir yang jelas tentang pasal 263 KUHAP di mana tafsir terhadap KUHAP pasal 263 sudah jelas mengatakan bahwa PK itu hanyalah hak terpidana yang merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button