Nasional

Ada 356 Pengusaha Terjerat Korupsi, Bisa Nggak Iklim Usaha Tanpa Suap

INDOPOSCO.ID – Sejak awal 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK mencatat telah menangani 162 kasus korupsi di mana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Sementara jika ditarik data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK memandang penting untuk mendorong pelibatan pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat dunia usaha punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi pada dunia usaha tersebut, KPK juga telah membentuk unit baru, yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian regulasi, melakukan analisis deteksi dan pemetaan praktik korupsi pada sektor swasta, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta.

Unit tersebut berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016.

Untuk membangun dunia usaha tanpa suap, KPK bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11). Kesepakatan bersama itu merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran musyawarah nasional (munas) Kadin tahun 2017.

Dalam kegiatan itu, KPK juga mengundang Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai representasi aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi.

Sinergi antar aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi, khususnya pada sektor bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, Firli mengharapkan agar tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara. Ia menegaskan jika ingin mewujudkan kegiatan ekonomi yang lancar, efektif, dan efisien maka praktik suap maupun gratifikasi harus dihilangkan.

Namun, ia juga mengingatkan risiko praktik suap bisa saja terjadi antara penyelenggara negara dan pengusaha.

Sebagai contoh, kata dia, pengusaha bekerja dengan target dan bagaimana untuk mencapai tujuan atau “how to achieve the goals”. Terkadang untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha melalaikan proses sebagaimana mestinya sehingga dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara negara dan terjadi praktik suap.

Firli menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya sehingga KPK penting untuk hadir memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid juga menyampaikan komitmen untuk menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button