INDOPOSCO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 berarti Pemerintah tak bisa memberlakukan UU tersebut.
“Dari putusan MK ini juga, Pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya,” kata YLBHI dan 17 LBH dari berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (25/11/2021).
Ketujuh belas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut adalah adalah LBH Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Bandarlampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Yogyakarta, Papua, Palangkaraya, Manado, dan LBH Samarinda.
Pernyataan yang disampaikan oleh mereka berhubungan dengan amar putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang dibacakan pada hari ini.
Di dalamnya, diputuskan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai” tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (2) tahun sejak putusan ini diucapkan.”
Baca Juga: UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945
Kemudian, MK menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2(2) tahun sejak putusan itu diucapkan.
Bila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
Tidak hanya itu, MK juga menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bertabiat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Melalui pembacaan beberapa keputusan tersebut, YLBHI dan 17 LBH itu meminta Pemerintah untuk menghentikan segera proyek strategis nasional yang berpotensi merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup. (mg4)
