Nasional

Kementerian PUPR Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkim di Pontianak

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan kolaborasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) guna penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

“Sesuai arahan Menteri PUPR bahwa seluruh program infrastruktur dan perumahan dan program kerja setiap unit organisasi di Kementerian PUPR harus terintegrasi. Maka kami akan melakukan koaborasi Program BSPS dengan Program Kotaku di Kota Pontianak,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/9/2021)

Tampak hadir mendampingi kunjungan kerja tersebut Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Ir. Andy Suganda, MT, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Deva Kurniawan, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Irsan Basalamah, dan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, Rahmat serta perwakilan dari pemerintah daerah setempat.

Menurut Arsyad, pihaknya akan melaksanakan koordinasi internal agar masing-masing unit organisasi dapat melaksanakan pembangunan dan program kerja dengan baik di lapangan. Misalnya untuk penanganan jalan lingkungan akan dilaksanakan oleh Ditjen CK sedangkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni akan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan.

Pada kunjungan kerja tersebut, Direktur Rumah Swadaya bersama sejumlah Balai di Kalimantan Barat melakukan peninajauan ke lokasi kawasan pinggir sungai Kapuas Kota Pontianak atau yang lebih dikenal dengan lokasi water front city di Kelurahan Tambelan Sampit dan Program Kotaku di Kelurahan Dalam Bugis di Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Siantan Hulu atau Parit Nanas di Kecamatan Pontianak Utara.

“Kami akan melakukan verifikasi teknis di lapangan untuk melihat kondisi rumah tidak layak huni yang diusulkan apakah benar-benar layak untuk menerima bantuan atau tidak. Kami juga menerjunkan tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanakan Program BSPS,” terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button