Nasional

Dewan Pengarah BRIN dari BPIP, Lembaga Litbang Jangan Dipolitisasi

INDOPOSCO.ID – Lazimnya Dewan Pengarah hanya berwenang memberi arahan, pandangan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan suatu lembaga. Tidak sampai berwenang memberi persetujuan atau melaksanakan tugas tertentu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto di Jakarta, Senin (6/9/2021). Dia menilai kewenangan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terlampau besar.

“Kewenangan Ketua Dewan Pengarah BRIN melebihi otoritas menteri. Misalnya mempunyai dua orang wakil yakni Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Dan memiliki Staf Khusus sebanyak 4 orang,” bebernya.

Ia menyebut kewenangan yang diberikan Presiden kepada Ketua Dewan Pengarah BRIN rawan politisasi lembaga ilmiah. Apalagi bila melihat besaran anggaran yang akan dikelola.

Berdasarkan data Kemenristek, dana Iptek yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pada 2018, 2019, dan 2020 sebesar masing-masing Rp33 triliun, Rp35 triliun, dan Rp36 triliun.

Bila benar konsolidasi anggaran Iptek akan diwujudkan pemerintah mengikuti penggabungan lembaga Litbang secara nasional, maka paling tidak dana sebesar Rp36 triliun ini akan dikelola BRIN.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button