Berkontribusi Besar, Pemerintah Didesak Lindungi Sawit dari Black Campaign NGO Asing
INDOPOSCO.ID – Sektor kelapa sawit menunjukkan ketangguhannya selama Pandemi Covid-19 dari aspek kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Di daerah sentra kelapa sawit, aktivitas perekonomian terus berjalan tanpa hambatan. Besarnya kontribusi kelapa sawit harus dibarengi keberpihakan pemerintah untuk melindungi komoditas ini dari black campaign atau kampanye hitam LSM atau NGO (Non-Governmental Organization) asing.
“Dari survei yang kami lakukan di 11 provinsi dan 31 kabupaten, Pandemi Covid-19 tak mengganggu ekonomi petani sawit. Kami sangat mensyukuri harga Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak Sawit Mentah dan Tandan Buah Segar (TBS) petani sangat tinggi. Dan jarang terjadi durasi harga tinggi seperti sekarang berlangsung dalam waktu lama. Daerah remote area dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sedang menikmati harga,” ujar Rino Afrino, sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).
Berkaitan pengentasan kemiskinan dan pembangunan, lanjut dia, banyak desa di wilayah terpencil yang dulunya tidak ada kehidupan. Faktanya kini berubah drastis setelah kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut.
”Terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Kehidupan desa seperti kecamatan di mana indikatornya adalah kehadiran bank milik negara dan swasta. Begitu banyak sekolah dan pasar di situ yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan karena wilayah tersebut sangat terpencil,” urai Rino dalam webinar bertemakan ‘Apresiasi Kinerja dan Masa Depan Petani Sawit Indonesia’ pada pertengahan Agustus 2021.
Rino menegaskan masalah kampanye hitam menjadi perhatian utama petani sawit yang berpotensi mengganggu usaha petani. Itu sebabnya, segala macam kampanye hitam NGO berdampak negatif bagi kelapa sawit secara keseluruhan. Maka, pemerintah sebaiknya bertindak tegas kepada NGO yang merusak ekonomi nasional.
“Karena itu, kami minta pemerintah bertindak tegas kepada NGO manapun yang mengganggu kepentingan nasional. Jangan dibiarkan kampanye hitam leluasa seperti itu,” tegasnya
Dalam kesempatan sama, mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Prof Bungaran Saragih mengakui bahwa kelapa sawit telah mampu mengurangi kemiskinan karena terdapat peranan rakyat di dalam rantai bisnisnya. Kelapa sawit memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi sebuah areal terpencil menjadi lebih cepat. Ada banyak kabupaten baru yang lahir di wilayah remote area seiring dinamisasi dan akselerasi perkembangan sawit. Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah tersebar di 190 kabupaten yang berdampak positif bagi perekonomian daerah.
“Saat ini, kelapa sawit adalah komoditas terbesar bagi Indonesia yang kontribusinya lebih baik daripada minyak bumi. Disinilah perlunya memperkuat kemitraan perusahaan dan rakyat dengan dukungan kebijakan bersahabat dari pemerintah kita,” ujar Prof Bungaran.
Meski demikian, Sahat Sinaga, plt ketua umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengeluhkan kontribusi kelapa sawit bagi Indonesia masih terus mendapatkan hadangan dari black campaign yang dihembuskan jejaring NGO internasional. Padahal, dibandingkan minyak nabati lain, kelapa sawit jelas mempunyai keunggulan sulit tersaingi dari aspek produktivitas dan harga lebih kompetitif.
“Untuk menekan daya saing sawit, dibuatlah hambatan non tarif dan berbagai standar sustainability supaya menambah beban biaya produksinya. Serangan terhadap kelapa sawit dipastikan tidak akan pernah turun,” tandasnya.
Seperti diketahui, kampanye hitam NGO asing selama beberapa tahun terakhir kerap membayangi industri sawit, terutama yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Ditegaskan kembali oleh Sahat, bahwa Indonesia tidak boleh tunduk dengan tekanan NGO internasional melalui beragam isu di dalam kampanyenya. Dari sejumlah kampanye yang dilakukan, NGO cenderung provokatif dan mengganggu perekonomian bangsa. “Makanya timbul pertanyaan, apakah kampanye NGO ini titipan dari komoditas pesaing sawit atau ada upaya-upaya negara tertentu untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk?” tandas Sahat.
Dia menegaskan, NGO yang tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia sebaiknya ditindak tegas sesuai regulasi Indonesia.“Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi dan mendorong pembangunan Indonesia, malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,” pungkasnya. (ibs)
