Nasional

Ini Capaian Reformasi Agraria dalam Penyelesaian Konflik dan Redistribusi Tanah

INDOPOSCO.ID – Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, salah satu tujuan Reforma Agraria adalah menyelesaikan konflik agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam kegiatan Reforma Agraria terus meningkatkan capaian demi mencapai tujuan penyelesaian konflik agraria.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkata bahwa sesuai dengan Nawacita, target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 9 juta hektare yang terbagi dalam kegiatan Legalisasi Aset sebesar 4,5 juta hektare dan Redistribusi Tanah sebesar 4,5 juta hektare. “Saat ini, untuk legalisasi aset melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari target 3,9 juta hektare, sudah berhasil didaftarkan sebanyak 24.287.348 bidang atau seluas 6,88 juta hektare. Hal ini menunjukan bahwa legalisasi aset melalui PTSL sudah melampaui target, yakni 176,41%,” jelasnya pada _Focus Group Discussion_ yang diadakan oleh Ombudsman RI yang berlangsung secara daring pada Rabu (18/08/2021).

Jika dilihat dari aspek redistribusi tanah, Surya Tjandra menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil meredistribusi tanah yang berasal dari tanah Eks-HGU, Tanah Telantar dan Tanah Negara Lainnya sebanyak 1.496.243 bidang atau seluas 989.491 hektare. Dari target 0,4 juta hektar, artinya pemerintah telah meredistribusi 247,37%, atau melampaui target. Objek lainnya adalah tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan. Hingga saat ini, pemerintah telah meredistribusi sebanyak 516.204 bidang atau seluas 251.076 hektar. Sehingga dapat disimpulkan, total tanah yang telah diredistribusikan kepada masyarakat seluas 1.240.567 hektare (27,57%).

“Kegiatan legalisasi aset yang terkenal adalah Kegiatan PTSL, yang mana ranah Kementerian ATR/BPN adalah kawasan non hutan dengan total sepertiga bidang tanah di Indonesia. Tantangannya adalah batas hutan dan non hutan yang belum jelas, ini yang jadi kendala dalam kegiatan PTSL dan redistribusi tanah,” ungkap Surya Tjandra.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button