HL (1 jam usai HL terakhir) tag: pemprov dki, sertifikat vaksin, anies baswedan Anies Keluarkan Kepgub PPKM yang Wajibkan Sertifikat Vaksinasi INDOPOSCO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 yang di dalamnya juga menetapkan kewajiban memiliki sertifikat vaksinasi pada setiap kegiatan. Dari dokumen yang didapatkan pada Kamis (5/8) ini, ketentuan tersebut tertuang dalam poin empat ketetapan dalam Kepgub yang diteken Anies pada 3 Agustus 2021. Kepgub tersebut menerangkan, selama masa PPKM Level 4 Covid-19, setiap orang yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi Covid-19, minimal dosis pertama. Kemudian buktinya ditunjukkan dengan sertifikat vaksin yang diunduh melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau laman PeduliLindungi.id. "Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca terkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak- anak usia kurang dari 12 tahun," ucap Anies dalam Kepgub tersebut, seperti dilansir Antara. Kepgub itu sendiri, dikeluarkan sehubungan dengan PPKM Level 4 Covid-19 kembali dilanjutkan selama tujuh hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021 dan sebagai pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam Kepgub itu, Anies menyebut bahwa penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.(mg1) Teks Pedagang baju muslim di Pasar Koja Baru menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi Covid-19 di Koja, Jakarta Utara, Senin (2/8/2021). Foto: Antara/Ho-Dokumentasi Pribadi
INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) merealisasikan konsep penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024.
“Kami justru mendorong prinsip penyederhanaan surat suara itu dilaksanakan KPU karena mengurangi kerumunan orang dan menghemat anggaran,” kata Junimart kepada Antara di Jakarta, Rabu (4/8).
Junimart sejak awal sudah menyampaikan kepada penyelenggara pemilu bahwa desain surat pada Pemilu 2019 membingungkan dan merepotkan pemilih dalam memilih serta menghabiskan anggaran.
Oleh karena itu, menurut dia, penyederhanaan surat suara itu sangat penting agar pemilih tidak bingung dalam memilih dan tidak terlalu lama berada di dalam tempat pemungutan suara (TPS) karena dikhawatirkan kondisi pandemi Covid-19.
“Selain itu, langkah ini untuk mengurangi beban kerja penyelenggara di lapangan. Kalau itu berhasil, anggaran penyelenggaraan pemilu dapat dikurangi,” ujarnya.
Menurut dia, Komisi II DPR menunggu KPU untuk menyampaikan dan memaparkan desain surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Komisi II DPR akan mengundang penyelenggara pemilu untuk membicarakan desain Pemilu 2024, terutama terkait dengan surat suara pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dimulai pada 16 Agustus mendatang. (mg1)
