Nasional

Menteri ATR: Kita Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah

INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen kuat memberantas serta mengungkap praktik mafia tanah di Indonesia, salah satunya adalah kasus sengketa PT Salve Veritate yang melibatkan mafia tanah.

Tak tinggal diam, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil resmi menindak tegas serta memecat beberapa oknum yang terdiri dari jajaran internal secara tidak hormat atas keterlibatannya pada kasus sengketa PT Salve Veritate. Komitmen serius Sofyan A. Djalil dalam memberantas mafia tanah dibuktikan dengan beberapa strategi yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Seperti yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil pada sesi pertemuan bersama Tim Redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta pada Rabu (09/06/2021).

Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa pihaknya berusaha menyelesaikan kasus mafia tanah dari hulu ke hilir. Permasalahan di hulu yakni karena masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar, hal ini disinyalir menyebabkan oknum mafia tanah menemukan beberapa celah. “Karena itu kita canangkan PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” tuturnya.

Tak hanya itu, menurut Sofyan A. Djalil pihaknya juga terus memperbaiki administrasi pertanahan, dimulai dengan menerapkan digitalisasi data pertanahan. Beberapa layanan pertanahan digital Kementerian ATR/BPN yang sudah berjalan yakni pengecekan sertipikat tanah, hak tanggungan elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan zona nilai tanah. “Kita berusaha perbaiki secara sistemik, semua dokumen kita digitalisasi, kita ambil tindakan keras, intinya kita tidak boleh kalah dengan mafia tanah,” pungkasnya.

Mengenai kasus sengketa yang menimpa PT Salve Veritate, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B Agus Widjayanto, Staf Khusus Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, Tenaga Ahli bidang Hukum dan Litigasi, Iing R. Sodikin Arifin, Munasim Inspektur Wilayah I unsur Kejaksaan Agung, Firdaus Direktur Sengketa, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat menjelaskan terkait kronologi kasus. Pada tahun 1974/1975 yang berasal dari milik adat di konversi menjadi 20 Hak Milik wilayah Bekasi a.n. Keluarga Tabalujan. Pada Tahun 1998 dilakukan verifikasi yang semula Gapura Muka menjadi wilayah Cakung Barat, DKI Jakarta berdasarkan PP No. 45 Tahun 1975, dan secara fisik dikuasai oleh keluarga Tabalujan.

Tahun 2008, SHM tersebut beralih kepada Benny Simon Tabalujan, dan tahun 2011 SHM tersebut diturunkan menjadi 20 SHGB dan dipecah menjadi 38 SHGB, kemudian diimbrengkan kepada PT Salve Veritate (perusahaan keluarga Tabalujan).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button