Isu Tunjangan dan Laporan Keuangan Jadi Sorotan, Legislator Desak Dharma Jaya Transparan
INDOPOSCO.ID – Wakil Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Wahyu Dewanto, melontarkan kritik kepada Perumda Dharma Jaya yang belakangan ramai disorot publik.
Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh berhenti pada jargon semata, tetapi harus dibuktikan secara nyata.
“Saya setuju transparansi itu, semua harus dipublikasikan termasuk laporan keuangannya, dan tunjangan serta sistem rekrutmen. Jangan sampai justru jadi beban bagi daerah,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta dengan membuka lapangan kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wahyu juga menyoroti kelemahan mendasar Pemprov DKI karena hingga kini belum memiliki BUMD di sektor energi.
“Kita butuh BUMD energi yang menopang kebutuhan Jakarta ke depan. Semoga Pak Gubernur bisa ambil langkah konkret,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Basri Baco, memastikan aspirasi masyarakat soal transparansi akan ditindaklanjuti.
Ia berjanji membawa hasil rapat bersama ke eksekutif untuk rekomendasi evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD.
“Perseroan daerah jangan hanya profit-oriented, tapi juga harus melayani masyarakat. Aspirasi soal Dharma Jaya pasti kita kontrol dan kawal,” kata Baco.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jakarta pada Kamis (4/9/2025) lalu.
Mereka menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah BUMD, terutama Dharma Jaya.
Perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan, menegaskan bahwa audit BPK yang menemukan kejanggalan laporan keuangan, manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen harus menjadi alarm serius.
“Dharma Jaya jangan hanya cari untung, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (fer)
