Megapolitan

Tak Perlu ke Pinggir Kota, Sarana Jaya Siapkan Rumah Layak di Jakarta

INDOPOSCO.ID – Perumda Pembangunan Sarana Jaya menunjukkan performa signifikan dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi warga Jakarta.

Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menegaskan pihaknya fokus memproyeksikan pada empat lini bisnis strategis yakni perumahan, properti komersial, properti sewa, serta infrastruktur.

“Tugas kami memastikan hunian dan kawasan komersial terpadu agar kualitas hidup warga meningkat,” kata kepada wartawan di Balaikota Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, sejumlah proyek hunian terjangkau kini hampir rampung. Di Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) sudah mencapai 98 persen dengan 740 unit komersial seharga Rp500–600 juta.

“Sementara di Cilangkap tersedia lebih dari 1.100 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jakarta menargetkan 19.800 unit hunian terjangkau, di mana sebagian besar kontribusinya datang dari Sarana Jaya.

“Nilai aset perusahaan sendiri diperkirakan mencapai Rp7 triliun, dengan portofolio strategis di Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa,” kata dia.

Tak hanya soal rumah, keberadaan proyek Sarana Jaya turut mendorong lebih dari 180 industri pendukung, mulai semen, besi, furnitur hingga elektronik, serta memicu geliat UMKM di sekitar kawasan pembangunan.

Ke depan, pengembangan kawasan Tanah Abang akan menjadi fokus baru, dengan konsep integrasi hunian, pasar, logistik, dan fasilitas publik.

“Dengan kolaborasi semua pihak, Jakarta bisa tumbuh jadi kota global dengan standar hunian modern dan inklusif,” tutur Andira.

Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan hunian vertikal adalah keniscayaan.

Dengan keterbatasan lahan 271 km² untuk hunian dan kepadatan penduduk 10,6 juta jiwa, kebutuhan mencapai 288 ribu unit.

“Kalau lahan terbatas, harga naik, akhirnya warga terdesak ke pinggir. Karena itu hunian vertikal harus jadi solusi,” ucap Retno.

“Saat ini Pemprov Jakarta memiliki 32 ribu unit rusun, dan menargetkan pengelolaannya meningkat jadi BLUD pada 2027,” kata dia.

Retno juga mengingatkan bahwa pengembangan rusun tak hanya soal tempat tinggal, tapi juga aspek sosial-ekonomi.

Sejumlah Rusunawa seperti di Rorotan dan Marunda bahkan telah dipadukan dengan program padat karya untuk meningkatkan taraf hidup warga.

“Dengan strategi ini, kami optimistis bisa menekan kawasan kumuh sekaligus menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan terhubung dengan pusat ekonomi serta transportasi,” pungkasnya. (fer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button