Dukung Ekonomi Daerah, Dewan Minta Rapat di Hotel Diatur Jelas
INDOPOSCO.ID – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Mujiyono, menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) terkait kemungkinan diizinkannya kembali kegiatan rapat di hotel sebagai langkah yang positif dan bijaksana.
Menurutnya, selama dilakukan dengan prinsip efisiensi dan tidak berlebihan, kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan bagi sektor ekonomi, khususnya perhotelan, restoran, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), usaha travel, dan sektor pendukung lainnya.
“Perlu ada pengawasan dan batasan yang jelas agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” kata Mujiyono kepada INDOPOSCO, Minggu (8/6/2025).
“Tapi kita tidak bisa menutup mata, dampaknya bukan hanya bagi hotel tapi ada efek berantai bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan,” imbuhnya
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang dikeluarkan terkait hal tersebut.
Namun, Mujiyono meyakini arahan dari Presiden akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan formal sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.
“Hal ini mendesak karena saya melihat langsung bagaimana banyak hotel dan sektor ekonomi pendukungnya terpukul akibat pembatasan aktivitas pemerintah di hotel selama ini,” ujarnya.
Mujiyono pun mendorong agar pemerintah pusat segera mengeluarkan aturan resmi agar daerah tidak ragu dalam menerapkan kebijakan ini, demi mendukung pemulihan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Namun saya percaya arahan Presdlidem tersebut akan ditindaklanjuti dengan Instruksi Resmi sebagai Pedoman bagi seluruh daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf, merespons pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di restoran maupun hotel.
Menurutnya, kebijakan ini harus dikaji secara cermat agar tidak disalahgunakan oleh aparatur sipil negara (ASN).
“Tujuannya baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dede, saat dihubungi, Sabtu (7/6/2025). (fer)
