Legislator Golkar Minta Penguatan SDM dan Layanan Publik di Jakarta

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menekankan sejumlah pokok pikiran strategis dalam Daerah (RKPD) Provinsi Jakarta Tahun 2026.
“Arah pembangunan Jakarta ke depan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik yang berdampak, serta pengembangan SDM yang visioner dan adaptif,” katanya kepada wartawan Kamis (15/5/2025).
Alia mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian serius, terhadap optimalisasi Program Gubernur Provinsi Jakarta, seperti jobfair yang nantinya diselenggarakan secara berkala, dan memprioritaskan masyarakat Jakarta, sebagai penerima lapangan pekerjaan, serta melibatkan Perusahaan perusahaan BUMD dalam program jobfair tersebut.
Ia berharap, jobfair juga menampilkan edukasi lapangan pekerjaan yang variatif DNA, diklasifikasikan sesuai dengan rentang usia, keterampilan, minat dan pengalaman kerja, tanpa memandang jenjang akademis.
“Program jobfair ini bukan hanya tentang mempertemukan pencari kerja, dan penyedia lapangan kerja, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan pelatihan, bagi calon tenaga kerja, agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif,“ ucapnya.
“Pra-RKPD menjadi momentum penting, untuk memastikan program-program pembangunan yang dirancang pemerintah, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta secara langsung dan merata,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta, secara khusus memperhatikan sektor pelayanan dasar lainnya, seperti peningkatan optimalisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial. Terutama yang berkaitan dengan ruang laktasi ramah ibu dan anak, sehingga fasum dan fasos menjadi fasilitas yang ramah, dan familiar bagi masyarakat DKI Jakarta.
Selain hal-hal tersebut, yang tak kalah serius untuk diperhatikan ialah, pelayananan dan optimalisasi perparkiran, yang masih banyak kurang memuaskan masyarakat. Terutama di wilayah Pasar Gembrong Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Alia menilai, pengelolaannya perlu untuk ditata kembali, sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang lalu lalang, di sekitar wilayah Jatinegara dan sekitarnya.
Legislator Golkar itu juga menekankan, pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal, terhadap pelaksanaan program-program daerah. Termasuk mendukung peran aktif masyarakat, melalui balai-balai warga, yang penting untuk direvitalisasi dan difasilitasi, terutama di tingkat RW.
“Guna terciptanya ide dan gagasan masyarakat, melalui ruang-ruang kreatif dari tingkat RW, sampai ke lapisan tertinggi masyarakat DKI Jakarta,“ pungkasnya. (fer)