Pidato di SU PBB, Prabowo Menghidupkan Kembali Warisan Diplomasi Sang Ayah
INDOPOSCO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Selasa, 23 September 2025
Momen ini menjadi istimewa karena bukan hanya tampil sebagai kepala negara di forum dunia, tetapi juga menghidupkan kembali jejak perjuangan diplomatik sang ayah, Prof Sumitro Djojohadikusumo.
Menurut Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan kelanjutan nilai-nilai perjuangan keluarga dalam bidang diplomasi.
“Sebagaimana Prof. Sumitro dulu, kita berharap Presiden Prabowo dapat memperjuangkan penguatan multilateralisme di kancah global,” ujarnya.
Prof Sumitro sendiri memiliki peran historis dalam diplomasi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pada periode 1948-1949, ia memimpin delegasi Indonesia di PBB pada saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Salah satu tindakan diplomatik pentingnya adalah pengiriman memorandum dari Kantor Perwakilan Indonesia di PBB kepada Pejabat Menlu AS saat itu, Robert A. Lovett, yang menyoroti agresi militer Belanda.
Isi memorandum tersebut, yang kemudian dimuat oleh The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam tindakan Belanda yang dinilai membahayakan upaya perdamaian dunia serta melanggar Perjanjian Renville dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.
Sumitro juga aktif menggalang dukungan internasional, terutama dari negara-negara Asia.
Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia sukses membangun solidaritas kawasan untuk mengecam agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pemimpin Republik Indonesia.
Usaha ini berkontribusi besar pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi menjadi negara kesatuan.
Dino Patti Djalal menambahkan bahwa pidato Presiden Prabowo di PBB membawa harapan baru di tengah krisis kepercayaan terhadap multilateralisme global.
“Saat ini, banyak negara mulai mempertanyakan relevansi multilateralisme. Kehadiran Presiden Prabowo bisa menjadi angin segar,” ujarnya.
Senada dengan Dino, Tenaga Ahli Utama di Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan pentingnya momen ini. Prabowo dijadwalkan menjadi pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat.
“Pidato ini disampaikan saat perhatian dunia sedang tertuju pada forum utama, di mana setiap kata yang diucapkan berpotensi membentuk arah perdebatan dalam sidang umum PBB,” kata Hamdan di Jakarta, Jumat (19/9).
Setelah satu dekade tanpa kehadiran langsung Presiden Indonesia di forum Sidang Umum PBB, pidato Prabowo kali ini menjadi langkah strategis untuk menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam diplomasi global.
“Penampilan Presiden Indonesia di panggung PBB setelah lebih dari sepuluh tahun merupakan sinyal kuat atas komitmen bangsa terhadap kerja sama internasional dan peran aktif dalam penguatan multilateralisme,” pungkas Hamdan.
Pidato ini menandai kebangkitan peran Indonesia sebagai bangsa besar yang siap terus berada di garis depan percaturan diplomatik dunia. (aro)
