Dipisahkan Tol, Massa Demo dan Polisi Saling Lempar Batu
INDOPOSCO.ID – Demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat tidak terkendali. Massa aksi dan anggota polisi saling lempar batu di dekat fly over Slipi, Jakarta Barat pada, Senin (25/8/2025).
Aparat kepolisian telah memukul mundur massa aksi ke arah Taman Ria, Senayan sejak siang hari. Namun, mereka kembali berdatangan dari arah Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat pada sore hari.
Mereka sempat memaksa menerobos barikade polisi, dengan melempar botol air mineral. Aparat mencegahnya melalui tembakan gas air mata dan menyemprotkan water cannon. Kericuhan akhirnya tidak bisa terhindarkan.
Massa aksi berlarian mundur, namun sebagian ada yang berlari ke arah fly over Slipi, Jakarta Barat. Kerusuhan sempat mereda, namun lagi-lagi massa melempar batu ke arah aparat kepolisian dari Pejompongan, Jakarta Pusat.
Aparat sesekali nampak membalasnya, keduanya terlibat saling lempar batu dari arah fly over Slipi dengan sisi Pejompongan, Jakarta Pusat. Aksi mereka dipisahkan Jalan Tol Dalam Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyesalkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR diwarnai kericuhan. Mereka mencoba memanfaatkan situasi dalam penyampaian aspirasi dan melakukan hal yang mengganggu Kamtibmas.
“Tadi sudah tahu juga di lapangan ada kendaraan roda dua yang dibakar, kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak, kemudian ada separator busway dirobohkan. Diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi,” kata Ade Ary di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pihaknya berupaya melakukan pengamanan selama demonstrasi disampaikan oleh massa aksi di depan Gedung DPR, Jakarta. Aparat diklaimnya selalu mengedepankan tindakan humanis.
“Kami menurunkan, setidaknya 1.250 personel untuk melakukan tindakan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa,” imbuh Ade Ary.
Massa aksi yang melakukan unjuk rasa menuntut pembubaran DPR. Hal itu bentuk kekecewaan rakyat karena kebijakan tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan muncul di tengah kesulitan ekonomi.(dan)
