Gelombang Demo “Indonesia Gelap”, 2.460 Personel Aparat Gabungan Dikerahkan di Monas
INDOPOSCO.ID – Ribuan personel aparat gabungan dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat bertajuk “Indonesia Gelap” di silang Monas atau dekat Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat pada, Jumat (21/2/2025).
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Ia mengemukakan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Setiap personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara, Jakarta.
Seluruh personel yang terlibat pengamanan diminta selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” imbaunya.
Dalam flyer demonstrasi “Indonesia Gelap” menyajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah mengesahkan undang-undang pro rakyat. Seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Menolak undang-undang anti-rakyat seperti, revisi UU TNI, revisi UU Polri, tatib DPR, revisi UU Kejaksaan, UU Minerba Perpu Ciptaker. Selain itu, meminta pemerintah mengevaluasi efisiensi anggaran, kabinet gemuk, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), proyek strategis nasional (PSN) bermasalah, penghapusan tukin dosen, hilirisasi dan BPJS.
Massa aksi juga menuntun pemerintah membatalkan multifungsi TNI-Polri, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Danantara, pembangunan IKN, 20 juta hektare food estate dan energi, pengenaan PPN sektor layanan dasar. (dan)
