Bahayakan Kedaulatan Negara, DPR Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Izin Ekspor Pasir Laut
INDOPOSCO.ID – Kebijakan Pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dilarang dinilai Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
Karena itu, tegas Mulyanto, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dan minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut.
Mulyanto menyebut pemberian izin ekspor pasir laut itu kebijakan yang gegabah di ujung akhir Pemerintahan Jokowi.
“Sudah 20 tahun dilarang masak di ujung Pemerintahan yang tinggal satu bulan lagi, justru malah dibuka. Ini ‘kan terkesan kejar tayang,” kata Mulyanto, dalam keterangan persnya yang diterima INDOPOS.CO.ID dan INDOPOSCO, Jumat (20/9/2024).
Meski ditujukan untuk pengerukan sedimen dan untuk prioritas dalam negeri namun karena juga membolehkan pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 ini sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan.
