Ruwetnya Izin Event di Indonesia, Jokowi : Lemas Sebelum Bertanding
INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurai susahnya atau ruwetnya proses perizinan untuk penyelenggaran event di Indonesia. Dari persetujuan kepala desa, aparat penegak hukum hingga pemerintah daerah. Itu mengambil contoh ketika MotoGP di Mandalika 2023.
Padahal ajang balap motor internasional itu memberikan efek ekonomi luar biasa. Tercatat mampu menghasilkan Rp4,3 triliun dan mengerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah mikro (UMKM) di daerah setempat. Namun, urus izinnya terlalu panjang.
“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, lemas saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” kata Jokowi saat peresmian peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelengaraan event di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Pihak penyelenggara secara langsung bertemu dengan sejumlah pihak, demi terselenggarannya event tersebut. Tentu memakan waktu panjang.
“Surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri,” urai Jokowi.
“Tidak hanya itu, penyelenggaraannya juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dan Dinas Kebakaran,” tambahnya.
Termasuk surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar negeri, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas sebelum bertanding event-nya,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu.
Bisa saja membutuhkan perizinan lain, jika penyelenggaran event tertentu. “Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,” tutur Jokowi.
Maka itu, ia senang hadirnya layanan perizinan event berbasis digital atau dikenal dengan Sistem Online Single Submission (OSS). Tentu memudahkan semua pihak yang ingin mengurus izin untuk acara.
“Jadi sekali lagi, saya sangat mengapresiasi, menghargai OSS untuk penyelenggaraan event,” imbuh Jokowi. (dan)
