Headline

Ini Pasal yang Jadi Kontroversi Dalam Permendikbudristek 30 Tahun 2021

INDOPOSCO.ID – Seiring dengan tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (PT), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Aturan itu termuat dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Peraturan itu disahkan oleh Nadiem pada 31 Agustus 2021 yang lalu.

Atas kebijakan itu, terdapat respon pro dan kontra di publik. Kubu kontra kebanyakan mengomentari Pasal 5. Poin dalam Pasal itu dianggap sebagai mempermudah seks bebas lantaran terdapat kalimat ‘tanpa persetujuan korban’.

Baca Juga : Permendikbudristek PPKS Tuai Polemik, Nadiem Harus Terbuka dengan Masukan Masyarakat

Sekjen Ikadan Dai Indonesia (IKADI), Ahmad Kusyari Suhail menilai poin Pasal 5 yang mengandung frasa ‘tanpa persetujuam korban’ terkesan menimbulkan legalisasi seks bebas.

Pasal 5, terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi seks bebas berbasis persetujuan karena terlalu sering ‘tanpa persetujuan korban’. Seolah-olah kalau itu dilakukan tanpa ada paksaan seakan penyimpangan itu menjadi benar dan dibenarkan. Kami menginginkan ada perbaikan,” kata saat jadi pembicara di salah satu diskusi yang dikutip Indoposco, Senin (15/11/2021).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button