INDOPOSCO.ID – Di tengah kemudahan akses internet di Jakarta, masih ada wilayah di Jakarta yang belum terjangkau jaringan internet, kata pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). “Tapi jumlahnya tak besar,” ucap Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga di Jakarta, Jumat (1/10/2021).
Dalam data APJII yang dikumpulkan tahun lalu, masih ada beberapa wilayah di Jakarta yang belum terjangkau.” Saat ini ada sekitar 95 persen lebih wilayah yang telah ada layanan broadband cukup baik,” tuturnya.
Meski begitu, ia beriktikad saat ini kondisi keterjangkauan internet tersebut sudah semakin tinggi bersamaan dengan berbagai program yang dicanangkan pemprov seperti JakWifi, di sisi banyaknya penyedia layanan internet Internet Service Provider (ISP).
“Kalau lihat data APJII, di Jakarta ada 250 dari 750 ISP anggota APJII berkantor atau beroperasi di Jabodetabek. Saya pikir untuk Jakarta termasuk sudah mudah diakses,” ujar Arif.
Perihal tersebut berlainan dengan kondisi lainnya di Indonesia yang secara keseluruhan hanya bisa terjangkau oleh internet. Bagi data APJII, saat ini keterjangkauan internet masih 15 persen.
Karena itu, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI APJII yang telah memilah kepengurusan baru rentang waktu 2021-2024 dengan dipimpin oleh Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga, APJII akan menekankan penekanan internet di seluruh pelosok daerah Indonesia sebagai salah satu program dan konsep kerja di rentang waktu ini.
Kebutuhan internet luar biasa, namun di (Indonesia) timur, bahkan di Jawa pun, masih ada yang belum terlayani dengan baik. “Itu misi kami ke depan. Kami ingin mengedukasi para ISP untuk terus mengembangkan sayap ke daerah yang belum terjangkau,” tandasnya.
Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, mendorong kecepatan internet menjadi tantangan tersendiri.
“Kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah,” ungkapnya.
Penekanan internet yang lebih luas, tutur ia, juga berkorelasi dengan literasi digital. Percuma bila konten digital bagus, namun koneksi internetnya tidak ada.
Angga juga mengetahui bahwa banyak penyedia layanan internet yang hanya bekerja di daerah perkotaan. Mereka masih sungkan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.
“Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
Terkait dengan keberadaan ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan, anggota APJII mencapai 700 perusahaan, sementara ISP ilegal bisa mencapai puluhan ribu.
Namun tidak bisa dimungkiri bahwa mereka juga menjadi ujung tombak penetrasi internet. ?Di situlah kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP terdaftar di Kementerian Kominfo. Kalau (beroperasi) ugal-ugalan, kan, yang dirugikan masyarakat,” kata Angga dilansir Antara.
Tidak hanya penekanan internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) tipe 6 di Indonesia secara lebih padat lagi sehubungan dengan ketersediaan IPv4 semakin sedikit.
Selanjutnya, perihal yang akan didorong APJII ke depan yakni penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang diharapkan bisa semakin berkembang lebih besar lagi. (mg4)
