Program SPHP Dikebut, Pemerintah Fokus Stabilkan Harga Beras Lewat Ritel Modern
INDOPOSCO.ID – Setelah rapat koordinasi inflasi pekan lalu, pemerintah tancap gas untuk memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung menggandeng pemerintah daerah dan Perum Bulog, menargetkan 214 kabupaten/kota yang harga berasnya masih melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sepanjang Agustus kemarin.
Fokus utamanya ada di ritel modern. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menegaskan ketersediaan beras SPHP di supermarket atau minimarket akan menjadi kunci penting untuk menekan harga. Pasalnya, saat ini distribusi beras cenderung berat ke pasar tradisional.
“Beras SPHP juga perlu ada di ritel modern. Jadi masyarakat punya preferensi beragam dan tidak hanya disuguhi pilihan beras dengan spesifikasi khusus yang harganya cukup tinggi,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur peredaran beras khusus.
“Kalau kata Bapak Menko Pangan, harga beras khusus memang tidak diatur pemerintah, tapi produsen harus memegang sertifikat izin edar yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya.
Dari sisi teknis distribusi, Perum Bulog menyiapkan langkah cepat agar penyaluran lebih lancar. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto, menyebut pihaknya sudah melakukan relaksasi proses untuk memudahkan pengecer, khususnya di pasar tradisional.
“Ini menjadi concern kita (agar) minggu ini kita fokus bagaimana kita bisa menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Jadi silahkan digelontorkan. Kemudian terkait dengan kendala di pasar, kita sudah membuat relaksasi. Pengecer pasar (bisa) ajukan manual. Nanti tim dari Bulog akan meng-input (Klik SPHP) sesuai dengan user dari masing-masing pengecer tadi,” ujar Suyamto.
Meski begitu, Suyamto mengakui ada sekitar 10 kabupaten/kota, terutama di Papua, yang masih kesulitan menjalankan program ini. Biaya angkut yang tinggi membuat distribusi tidak efisien.
“Dari 214 kabupaten/kota itu, memang ada sekitar 10 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum bisa dijalankan beras SPHP. Ini kebanyakan di Papua karena memang biaya angkut dari gudang Bulog ke lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi. Jadi kami mengusulkan kita buka gudang filial di situ,” tuturnya.
Gudang filial itu, kata dia, nantinya bisa berfungsi sebagai gudang transit stok beras Bulog. Tempatnya bisa memanfaatkan aset milik dinas daerah, TNI, maupun Polri, agar distribusi lebih cepat dan murah.
“Gudang ini dapat berupa aset kantor dinas daerah setempat, TNI atau Polri. Skema ini diharapkan dapat mempermudah distribusi ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis,” tambahnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap harga beras segera terkendali, pasokan terjamin, dan masyarakat punya pilihan lebih luas tanpa harus mengorbankan isi dompet. Sebab pada akhirnya, pangan murah dan mudah diakses bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi kebutuhan pokok yang harus benar-benar dirasakan rakyat. (her)
