Jaga Pertumbuhan Kuartal II-2025, Pemerintah Luncurkan 5 Paket Stimulus Ekonomi Sebesar Rp24,44 Triliun
INDOPOSCO.ID – Pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun yang akan digelontorkan selama periode Juni hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp23,59 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Rp0,85 triliun bersumber dari luar APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 tetap mendekati angka 5 persen, di tengah potensi perlambatan akibat kondisi global.
“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Sri Mulyani merinci bahwa paket stimulus tersebut terdiri dari lima kebijakan utama. Pertama, diskon transportasi. Pemerintah akan memberikan diskon untuk berbagai moda transportasi, yaitu diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Total anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp940 miliar.
“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka, diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” jelasnya.
Kedua, diskon tarif tol. Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen, ditujukan kepada 110 juta pengendara selama masa libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025. Insentif ini tidak menggunakan APBN, melainkan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan estimasi anggaran Rp650 miliar.
“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” ungkap Sri Mulyani.
Ketiga, penebalan bantuan sosial (bansos). Pemerintah akan memperkuat bantuan sosial kepada kelompok masyarakat paling rentan. Bantuan diberikan dalam bentuk tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan. Program ini menyasar 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan akan disalurkan satu kali pada bulan Juni 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,93 triliun.
“Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujarnya.
Lalu yang keempat ada bantuan subsidi upah. Sebanyak 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan akan menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan. Fasilitas ini juga akan menyasar 288.000 guru honorer di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta 277.000 guru honorer di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dengan total anggaran sebesar Rp10,72 triliun yang berasal dari APBN.
Dan paket stimulus yang kelima atau yang terakhir yakni diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pemerintah juga akan memperpanjang diskon iuran JKK sebesar 50 persen selama enam bulan ke depan bagi 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya. Insentif ini bertujuan meringankan beban pelaku industri padat karya yang terdampak situasi global. Dana sebesar Rp200 miliar untuk kebijakan ini berasal dari non-APBN.
“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja,” tukasnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa keseluruhan stimulus tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga dan mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah risiko perlambatan ekonomi global.
“Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” tambah Sri Mulyani. (her)
