Ekonomi

DPR Ingatkan Perusahaan Startup Wajib Penuhi Hak Pekerja Saat PHK

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan perusahaan-perusahaan startup tetap harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan saat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi badai PHK yang melanda sejumlah startup Tanah Air. Di sisi lain, ia pun memahami bahwa perusahaan-perusahaan startup tersebut sudah melakukan segala upaya dan PHK adalah opsi terakhir.

“Meski begitu, kami mendesak agar proses PHK yang dijalankan mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja,” kata Charles seperti dikutip Antara, Sabtu (19/111/2022).

Peringatan tersebut, menyusul adanya laporan dari mantan karyawan platform pendidikan Ruangguru yang mengaku terkena PHK secara dadakan dari pihak perusahaan. “Bayangkan dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba di-PHK, karyawan juga pasti akan kesulitan. Perusahaan harus memberi waktu persiapan bagi karyawan, sesuai dengan aturan yang ada, termasuk memberikan pesangon,” ujarnya.

Charles menyatakan Komisi IX DPR RI akan mengawal pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan startup yang mengalami PHK. Di samping itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button