Pembiayaan Utang Turun 20,5 Persen karena Penggunaan SAL
INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan utang pada Agustus 2021 menurun 20,5 persen menjadi Rp550,6 triliun dibanding Agustus 2020 sebesar Rp692,3 triliun, karena adanya penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Jadi memang SAL tahun 2020 digunakan dalam kondisi seperti saat ini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (23/9).
Tidak hanya itu Sri Mulyani mengatakan ada sebagian aspek lain yang menimbulkan penurunan realisasi pembiayaan utang yakni penyesuaian investasi, kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III, dan proyeksi penyesuaian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Realisasi pembiayaan pada Agustus 2021 mencapai 46, 8 persen dari target Rp1.777,4 triliun dalam Undang- Undang (UU) APBN 2021.
Menkeu menarangkan realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari publikasi Surat Berharga Negara( SBN) neto senilai Rp567,4 triliun dan pinjaman neto minus Rp16,8 triliun.
“Kinerja pasar SBN kian membaik dengan imbal hasil atau yield yang relatif terjaga, seiring dengan adanya SKB III,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip Antara.
Ia merinci sejak Januari hingga 15 September 2021, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp139,8 triliun yang berbentuk Surat Utang Negara (SUN) Rp95,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp44,25 triliun.
Di sisi lain, pemerintah lalu mengupayakan diversifikasi SUN, salah satunya dengan publikasi perdana Sustainable Development Goals (SDGs) bond senilai 500 juta euro dengan spread terhadap Mid-Swaps terendah untuk SUN denominasi euro dengan tenor 12 tahun.
“Hal ini menggambarkan kami terus hati-hati. APBN tertekan keras, tapi juga harus bekerja luar biasa keras melalui pembiayaan,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu telah diterbitkan pula global bonds dalam rangka liability management senilai total USD1,16 miliar, sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang pemerintah. (mg4)
