Disway

Kawasan Nondemokrasi

Oleh: Dahlan Iskan

INDOPOSCO.ID – Demokrasi mati. Pelan-pelan. Satu per satu. Setelah Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja kelihatannya Myanmar menyusul. Bahkan Thailand sudah lebih dulu.

Di antara negara yang saya sebut tadi memang Myanmar yang paling tertinggal. Tiongkok, Anda sudah tahu. Vietnam juga jadi buah bibir. Kamboja sekarang lagi menggeliat hebat.
Semua itu tanpa demokrasi. Atau dengan demokrasi, tapi seolah-olah.

Berita Terkait

Thailand pun, sejak kudeta terakhir, demokrasinya belum dipulihkan. Mungkin tidak akan. Toh sekarang, sekilas, sudah terlihat demokratis. Ada banyak partai. Ada Pemilu.

Apalagi di Myanmar (d/h Burma), demokrasinya masih begitu muda. Pemilu pertama pasca junta militer baru terjadi pada 2015. Dan Pemilu keduanya baru tahun lalu. Yang hasilnya: Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau National League for Democracy (NLD) menang lagi. Bahkan lebih besar: 83 persen suara di parlemen.

Parlemen hasil Pemilu itu, menurut rencana, dilantik Senin (1/2/2021) pagi kemarin. Pelantikan itu gagal. Lima jam menjelang pelantikan tokoh-tokoh partai itu ditangkap. Pukul 04.00 waktu setempat, tentara mendatangi rumah-rumah mereka. Untuk dibawa entah ke mana.

Termasuk yang ditangkap itu: Aung San Suu Kyi. Ia tokoh sentral politik Myanmar. Yang kini hidup menjanda, sendiri, –suami meninggal dan dua anaknya tinggal di Kota Oxford Utara, Inggris.

Dia sebenarnya bukan janda. Suaminya adalah politik itu sendiri. Dia putri pejuang utama kemerdekaan Myanmar. Ayahnya, Jenderal Aung San, terbunuh dua tahun sebelum Myanmar Merdeka. Saat itu Suu Kyi baru berumur dua tahun.

Suu Kyi lantas kuliah di New Delhi, India. Lalu lanjut ke Inggris, ke Oxford University. Di usia 43 tahun, Suu Kyi harus pulang ke Myanmar. Di saat yang sebenarnya kurang tepat –di tengah pemerintahan diktator militer. Tapi ibunya sakit keras. Suu Kyi harus merawat sang ibu. Anaknya yang masih 11 dan 14 tahun ditinggal di Inggris, bersama suaminya Michael Aris, orang Inggris kelahiran Kuba.

Sebelum kawin, Suu Kyi kerja di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di New York. Tiap hari dia menulis surat ke pacarnya itu. Pada 1972, mereka menikah dan langsung tinggal di Bhutan.

Ketika Suu Kyi untuk kali pertama pulang ke Myanmar itu, dia baru 15 tahun menikah. Suami dan dua anak ditinggal di Oxford. Ketika pun pada 1999, sang suami meninggal, Suu Kyi masih dalam status tahanan.

Di Myanmar, Suu Kyi berkembang jadi tokoh sentral perlawanan terhadap pemerintahan militer. Dia ditangkap. Dipenjara di rumahnya. Sampai 21 tahun. Tapi dia tetap menjadi tokoh perlawanan –dari balik penjara.

Ketika Suu Kyi menerima hadiah Nobel perdamaian, anaknya itu yang mewakili. Termasuk berpidato atas nama sang ibu.

Perjuangan Suu Kyi akhirnya berhasil. Dunia Barat mendukungnya. Pemerintahan militer menjanjikan Pemilu pertama secara demokratis pada 2015.

Sebelum Pemilu, militer sudah menyusun konstitusi: 25 persen kursi di parlemen wajib disediakan untuk ‘Fraksi ABRI’-nya tentara Myanmar. Tujuan idealismenya: untuk mencegah dilakukannya perubahan konstitusi.

Konstitusi memang bisa diubah. Syaratnya harus mendapat persetujuan 3/4 suara parlemen. Dengan 25 persen kursi di tangan tentara perubahan itu menjadi mustahil. Dalam kata-kata Pak Harto dulu –kalau perlu satu orang anggota DPR diculik agar tidak memenuhi persentase itu.

Isi lain konstitusi adalah: seseorang tidak bisa dipilih sebagai presiden mana kala punya suami atau anak warga negara asing.

Tujuan pasal itu jelas: agar Suu Kyi tidak bisa jadi presiden –biar pun partainya menang. Kewarganegaraan ganda anaknya memang sudah ”diselesaikan” lebih dulu: pemerintahan militer sudah mencabut dua paspor Myanmar anak Suu Kyi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button