INDOPOSCO.ID – Penguatan ketahanan energi menjadi agenda penting pemerintah pada tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga pasokan, mempercepat transisi energi, dan memastikan keberlanjutan kebijakan.
Isu ini menjadi sorotan Energy Transition Partnership (ETP) Forum yang melibatkan enam lembaga think tank.
Forum menilai pemerintah membuat kemajuan melalui pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi, target PLTS 100 GW, serta penguatan koordinasi kementerian terkait. Namun, inisiatif tersebut butuh eksekusi yang konsisten dan terukur.
Tantangan nyata terlihat dari porsi bauran energi terbarukan yang sempat turun dari 18,3 persen di kuartal I 2026 menjadi 17,3 persen pada kuartal II 2026. Di sisi lain, beban fiskal membengkak seiring realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026, naik 54,1 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Lonjakan beban ini terpicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menyentuh US$112,81 per barel dan pelemahan rupiah ke kisaran Rp18.000 per dolar AS. Lonjakan harga minyak dunia ini diperparah oleh konsumsi BBM bersubsidi yang meningkat 9,1 persen menjadi 13,4 juta kiloliter.
Peneliti International Institute for Sustainable Development (IISD), Zacky Ambadar, menilai subsidi harus diubah dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak agar bantuan tepat sasaran sekaligus menjaga kesehatan ruang fiskal negara.
Senada, perwakilan Center for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, menekankan pentingnya pembaruan DTSEN oleh BPS. Reformasi subsidi yang menyasar 30–50 persen kelompok terbawah (28 juta–47,1 juta keluarga) berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp76 triliun hingga Rp116 triliun.
Selain subsidi, target pembangunan PLTS 100 GW turut disoroti. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebut kesiapan rantai pasok dan teknologi perlu diimbangi pembenahan regulasi, kepastian pembiayaan, serta koordinasi pengadaan oleh PT PLN (Persero) agar selaras dengan kebutuhan sistem.
Forum juga mencatat tantangan dari peningkatan kapasitas PLTU batu bara sebesar 4 GW pada 2025 menjadi 60,7 GW, serta belum tercakupnya captive coal secara penuh dalam skema penghentian dini. Di sisi lain, keandalan jaringan listrik perlu diperkuat menyusul pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Perwakilan Climateworks Centre, Jannata Giwangkara, menegaskan bahwa perencanaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara terintegrasi. Hal tersebut mencakup kesiapan jaringan, kebutuhan pembangkit, pengelolaan aset fosil, hingga kejelasan tata kelola dan mandat kelembagaan agar kebijakan transisi berjalan efektif.
Dari aspek keadilan, perwakilan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Farida Zed, mengingatkan agar transisi energi memperhatikan kelompok rentan, pekerja, perempuan, disabilitas, dan masyarakat wilayah 3T. Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari kapasitas energi terbarukan, tetapi juga keandalan pasokan dan pemerataan manfaat.
Sementara itu, perwakilan Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen, menyebut tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum menerjemahkan target 100 persen energi terbarukan pada 2040 ke dalam kebijakan konkret yang berprinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Secara keseluruhan, ETP Forum merekomendasikan pembenahan subsidi via DTSEN, percepatan PLTS 100 GW, penyelesaian RUU Perubahan Iklim, serta penerapan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI).
Penguatan ketahanan energi diharapkan tak hanya menaikkan kapasitas, tetapi juga menjamin keandalan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. (adv)
