INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha Kementerian Agama memperkuat program strategis selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pemulihan rumah ibadah terdampak bencana.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Buddha, Kementerian Agama (Kemenag) Supriyadi mengatakan, sepanjang 2025, realisasi anggaran program pendidikan dan pembangunan sarana prasarana mencapai Rp64,898 miliar. Sebanyak Rp13,851 miliar dialokasikan untuk program pendidikan, sedangkan Rp51,047 miliar digunakan untuk pembangunan fasilitas di dua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri (PTKBN).
Dukungan pendidikan, menurut Supriyadi, di antaranya diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah bagi 1.212 mahasiswa dengan anggaran Rp12,406 miliar. Selain itu, beasiswa doktoral diberikan kepada 16 mahasiswa sebesar Rp643,424 juta dan bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) kepada 167 mahasiswa senilai Rp801,6 juta.
“Memasuki 2026, program tersebut terus dilanjutkan. Hingga Triwulan III, realisasi anggaran program dan bantuan yang dilaporkan mencapai Rp20,052 miliar,” terangnya.
“PIP Kuliah telah menjangkau 1.411 mahasiswa dengan anggaran Rp14,995 miliar, sementara beasiswa doktoral diberikan kepada tujuh mahasiswa sebesar Rp370 juta dan bantuan PPA kepada 218 mahasiswa senilai Rp580 juta,” sambungnya.
Supriyadi menegaskan, program-program tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama mendukung implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Asta Protas Kementerian Agama, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, dikatakan dia, Ditjen Bimas Buddha pada 2025 menyalurkan bantuan ekonomi produktif dan kemitraan Dana Paramita sebesar Rp116 juta kepada enam kelompok masyarakat Buddha di Bali. Bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat.
“Penguatan kesejahteraan juga dilakukan melalui optimalisasi Dana Paramita. Hingga Triwulan III 2026, sembilan lembaga Dana Paramita telah menjangkau 9.091 penerima manfaat melalui program pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta seni dan budaya,” ungkapnya.
“Total dana yang dihimpun hingga September 2026 mencapai Rp11,097 miliar imbuhnya.
Pada aspek pemulihan pascabencana, masih ujar dia, Ditjen Bimas Buddha menyalurkan bantuan senilai Rp4,107 miliar sepanjang 2026 untuk 73 lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut ditujukan bagi pemulihan rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan Buddha.
“Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Ditjen Bimas Buddha dalam mendukung pemulihan sarana keagamaan pascabencana. Seluruh bantuan pascabencana tersebut telah terealisasi 100 persen dari alokasi yang dilaporkan,” ujar Supriyadi.
Selain itu, masih ujar Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha memperkuat kerukunan umat beragama melalui mekanisme Early Warning System (EWS). Seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti, terdiri atas empat laporan sepanjang 2025 dan tiga laporan hingga Triwulan III 2026. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan potensi persoalan kerukunan.
Secara kumulatif, dia menambahkan, realisasi anggaran program dan bantuan yang dilaporkan selama 2025 hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp85,066 miliar. “Kami juga terus memperkuat tata kelola yang transparan, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar setiap program terlaksana secara tepat sasaran,” ujarnya. (nas)
