INDOPOSCO.ID – Kerja senyap ditunjukkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi. Tak banyak bicara, jarang tampil di media, tapi hasil kerjanya progresif dan meyakinkan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan, kendati belum genap tiga bulan menjabat Jampidsus, Kuntadi terbukti berani menyeret pelaku kejahatan besar serta berhasil menyelamatkan triliunan kerugian negara.
“Saya kira kinerja Jampidsus Kuntadi sangat progresif, berani menyasar sektor sumber daya alam, mengusut perkara yang melibatkan korporasi besar yang selama ini tidak tersentuh, termasuk perkara TPPU,” kata Iwan dalam keterangan, Kamis (9/10/2026).
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang ditangani Jampidsus baru-baru ini. Salah satunya, kasus dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dengan perkiraan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Kejagung telah menetapkan PT TPL berikut beberapa orang sebagai tersangka. Tak menutup kemungkinan pengusaha terkaya Indonesia Sukanto Tanoto bakal ikut terseret karena ditengarai masih terkait dengan korporasi tersebut.
Kasus lain adalah dugaan korupsi perkara nikel PT Ceria Nugraha Indotama di mana Kejagung berhasil memulihkan kerugian negara Rp4401,6 miliar. Juga, kasus dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP dengan kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
“Banyak lagi kasus lain yang menyeret korporasi serta pejabat kementerian atau pejabat daerah dengan nilai kerugian fantastis. Termasuk korupsi kawasan hutan di mana ribuan hektar berhasil dikuasai kembali oleh negara,” ujarnya.
Menurut Iwan, gaya Kuntadi cenderung senyap dalam mengusut dan menangani perkara yang merugikan keuangan negara. “Tidak hanya bermodal keberanian, dia punya pendekatan komprehensif tentang bagaimana menangani tindak pidana korupsi serta memaksimalkan penyelamatan keuangan negara,” jelasnya.
Dia menyebut, gaya dan pendekatan Kuntadi sangat penting dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada Kejagung.
Saat ini, kata Iwan, publik tidak butuh suguhan teatrikal penegakan hukum yang diperankan oleh aktor tertentu Kejagung. Sebaliknya, yang dituntut publik adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan serta konsistensi Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum.
“Dan itu harus ditunjukkan dengan kerja nyata bukan kata-kata, bukti bukan sensasi,” terangnya.
Iwan menampik isu beredar yang melekatkan Kuntadi dengan Jokowi atau “Geng Solo”. Menurutnya, isu itu terlalu mengada-ada serta kontradiktif dengan realitas karier Kuntadi. “Isu dari mana? Kan dia orang Semarang, jaksa senior berprestasi, yang justru di era Presiden Jokowi posisinya berliku di Kejagung, tidak se-strategis seperti belakangan ini,” ungkapnya.
Ketimbang meladeni isu itu, Iwan meminta semua kalangan turut mengawasi dan memberikan masukan produktif ke Kejagung. “Justru kita harus curiga isu itu sengaja dihembuskan untuk melemahkan kinerja Jampidsus yang selama ini memang dikenal kaku, tidak mau kompromi dengan koruptor,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, sampai sejauh ini dirinya belum pernah mendengar rekam jejak kontroversial yang menodai integritas Kuntadi.
Sebaliknya, dia mengenal mantan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung itu sebagai sosok sederhana, kalem, dan jauh dari hiruk pikuk. “Sekelas dia rumahnya di gang sempit, catatan LHKPN kekayaannya cuma 3,6 miliar, dan itu fakta,” katanya,
Padahal, lanjut Iwan, Kuntadi malang melintang di lingkungan Kejaksaan serta beberapa kali memegang jabatan penting mulai Kajari, Direktur Penyidikan Jampidsus, Kajati, sampai Kepala BPA. “Saya yakin isu receh itu tidak pengaruh, karena dia memang sosok tangguh, punya kapasitas dan integritas,” ujarnya. (nas)
