INDOPOSCO.ID – Pemerintah memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap mampu menghadapi berbagai guncangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.
Langkah tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech pada Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026 di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Mengusung tema “Strengthening Financial Services Resilience Amid Escalating Geopolitical Risk to Support Economic Growth”, forum tersebut mempertemukan bank sentral, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra strategis untuk membahas penguatan ketahanan sektor keuangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Juda, risiko global kini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan dapat merambat dengan cepat ke berbagai sektor. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong harga energi. Dampaknya kemudian menjalar ke inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika ketidakpastian muncul. Institusi harus memiliki kapasitas untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus memastikan roda perekonomian tetap berjalan.
Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dituntut tetap berfungsi sebagai shock absorber tanpa kehilangan orientasi terhadap pertumbuhan. APBN harus mampu melindungi masyarakat, menopang aktivitas produktif, dan merespons berbagai risiko dengan tetap mempertahankan disiplin, kredibilitas, serta keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda.
Di sisi lain, Juda menilai ketahanan sektor keuangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan tidak hanya harus stabil dan efisien, tetapi juga semakin dalam dan inklusif sehingga mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal ke sektor-sektor produktif.
Perbankan, lanjut Juda, juga perlu memperluas perannya. Tidak cukup hanya menyalurkan kredit, sektor perbankan harus ikut mendorong produktivitas, memperkuat UMKM, mendukung inovasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial juga harus berjalan beriringan dengan tata kelola serta manajemen risiko yang kuat. Juda mengingatkan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan ketahanan.
Karena itu, sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, serta pengaturan kontingensi untuk memastikan layanan tetap berjalan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan terjaga.
Penguatan ketahanan tersebut juga membutuhkan koordinasi erat antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan. Juda menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan penting dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Dalam konteks itu, Juda menilai CB Fest 2026 menjadi ruang strategis untuk memperkuat dialog, bertukar pengalaman, dan membangun kerja sama antarpemangku kepentingan.
Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam forum tersebut, mulai dari risiko ekonomi dan geopolitik global, perkembangan kecerdasan artifisial dan layanan keuangan, masa depan pelaporan keuangan, pengelolaan cadangan emas, hingga ketahanan operasional.
Bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penguatan ketahanan ditempuh melalui upaya menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperluas kerja sama dengan mitra internasional. (her)
