INDOPOSCO.ID – Sejumlah persoalan yang membelit petani tebu, mulai dari ketidakjelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, pupuk bersubsidi hingga stabilitas pasar, menjadi perhatian DPR RI.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Cucun mengatakan DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi para petani tebu melalui fungsi pengawasan. Menurutnya, persoalan sektor pergulaan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Aspirasi ini luar biasa dan kami terima sepenuhnya. Melalui fungsi pengawasan DPR RI, kami akan segera menindaklanjuti hal ini,” ujar Cucun.
Ia menyebut tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui agenda rapat kerja Komisi IV dan Komisi VI DPR RI. Salah satu isu yang akan menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap kebijakan impor gula.
“Besok dijadwalkan ada rapat kerja di Komisi IV dan Komisi VI yang juga mengagendakan Panja pengawasan impor gula. Sebagai pimpinan, saya juga akan mengoordinasikan lintas sektor antar-Kemenko dan Kementerian Pertanian, agar aspirasi petani segera terwujud,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, DPN APTRI menyampaikan empat persoalan utama yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertama, petani meminta kepastian regulasi mengenai HPP. Menurut APTRI, ketidakjelasan harga pembelian tebu dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani.
Kedua, petani menyoroti kebijakan HET gula. Mereka berharap kebijakan harga gula di tingkat konsumen dapat berjalan seimbang dengan harga pembelian tebu di tingkat petani, sehingga kenaikan harga gula juga memberikan manfaat bagi petani.
Ketiga, APTRI meminta pemerintah menjamin ketersediaan dan ketepatan sasaran pupuk bersubsidi. Ketersediaan pupuk dinilai penting untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus menekan biaya produksi yang harus ditanggung petani.
Keempat, petani meminta perbaikan tata kelola pasar dan pasokan gula, khususnya ketika memasuki musim panen. Mereka menilai masuknya pasokan gula yang tidak terkendali pada periode tersebut berpotensi menekan harga tebu di tingkat petani.
Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan tantangan petani tebu semakin berat akibat kondisi iklim. Tingginya tingkat kekeringan disebut berdampak terhadap produktivitas dan volume produksi tebu nasional, sekaligus meningkatkan biaya operasional.
“Tingkat kekeringan ini menambah beban biaya kita, di samping produksi yang turun. Kebutuhan air ini memerlukan perjuangan. Insyaallah, lewat dukungan Bapak Wakil Ketua DPR RI serta Bapak dan Ibu dari Komisi IV dan Komisi VI dari Fraksi PKB, perjuangan kita berhasil dan memperoleh kejelasan,” ujar Soemitro.
Cucun menegaskan DPR RI akan memfasilitasi pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi petani, sekaligus memperkuat keberlanjutan industri tebu dan sektor pergulaan nasional.(dil)
