INDOPOSCO.ID – Kredit Program Perumahan (KPP) mulai menunjukkan peran yang lebih luas dari sekadar pembiayaan hunian. Program ini ikut menjadi penggerak aktivitas usaha di sektor perumahan, dari developer dan kontraktor hingga toko bahan bangunan serta UMKM.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total penyaluran KPP secara kumulatif telah mencapai Rp7,4 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan, kekuatan KPP terletak pada cakupan pembiayaannya yang menyasar sisi penyediaan rumah sekaligus masyarakat produktif.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pada skema supply, fasilitas KPP dapat dimanfaatkan developer, kontraktor hingga pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit maksimal Rp5 miliar. Sementara KPP Demand menyediakan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.
Minat terhadap program ini pun cukup besar. Di Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar. Rinciannya, 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand sebesar Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” kata Helmy.
Menurut dia, KPP juga menjadi bagian dari strategi BTN mengoptimalkan ekosistem perumahan yang telah dibangun perseroan agar memberikan efek ekonomi lebih besar.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut mengapresiasi pelaksanaan KPP. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi jalan bagi UMKM di ekosistem perumahan untuk berkembang dan naik kelas.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.
Meski tergolong program baru, KPP mendapat respons kuat dari pelaku usaha. Tingginya penyerapan bahkan mendorong pemerintah meningkatkan kuota nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Maruarar secara khusus menyoroti capaian BTN pada KPP Supply.
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” terangnya.
Maruarar menegaskan, ukuran keberhasilan KPP bukan semata-mata besarnya kredit yang tersalurkan. Lebih penting, pembiayaan tersebut harus mampu mengubah skala usaha UMKM dalam jangka panjang.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” jelas Maruarar.
Efek berganda sektor perumahan juga menjadi alasan pemerintah terus mendorong program tersebut. Pembangunan rumah menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan developer, kontraktor, tenaga kerja, pemasok bahan bangunan, transportasi, manufaktur hingga usaha masyarakat di sekitar proyek.
“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ungkap Maruarar.
Karena itu, Maruarar meminta BTN terus mempercepat penyaluran KPP dan menghadirkan berbagai terobosan. Hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp5,25 triliun atau lebih dari separuh target Rp10 triliun tahun ini.
“Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” tutupnya. (srv)
