INDOPOSCO.ID – Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global, pemerintah melihat kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam posisi yang cukup solid. Penerimaan negara tumbuh kuat, sementara belanja terus dikendalikan agar lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kondisi tersebut saat menjadi narasumber dalam acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia: Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, hingga akhir Juli 2026, penerimaan perpajakan mencatat pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada di sekitar 0,9 persen.
Kombinasi tersebut, kata Purbaya, membuat pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons berbagai tantangan ekonomi yang mungkin muncul ke depan.
“Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya hampir 30 persen dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli baru 0,9 persen defisitnya,” ungkap Purbaya.
Menariknya, penguatan penerimaan tersebut bukan diperoleh melalui kenaikan tarif atau penambahan jenis pajak baru. Pemerintah justru memilih membenahi kinerja dan sistem pemungutan agar penerimaan dapat meningkat dari sumber yang sudah ada.
“Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja kinerja pegawai (Ditjen) Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat angka penerimaan yang tinggi,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, penerapan Coretax turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Meski implementasinya sempat menghadapi kendala pada tahap awal, penyempurnaan yang dilakukan secara berkelanjutan membuat sistem tersebut semakin berjalan baik.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak ingin penguatan penerimaan berujung pada belanja yang tidak terkendali. APBN, menurut Purbaya, harus diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan perekonomian.
“Kita kendalikan belanja-belanja yang tidak perlu dan kita arahkan untuk belanja yang produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi,” tutur Purbaya.
Fungsi APBN sebagai shock absorber tetap dipertahankan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat ketika tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia muncul.
Efisiensi juga diterapkan pada sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mendorong perbaikan tata kelola serta pemanfaatan teknologi agar pelaksanaannya semakin efisien. Kementerian Keuangan juga ikut mendukung pengawasan melalui pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp40 triliun untuk pembayaran cicilan dan bunga. Dana tersebut dipastikan tersedia untuk menjaga kelancaran kewajiban kepada perbankan.
“Untuk KDMP kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya. Jadi September ini akan jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak goncang,” tambahnya.
Dengan penerimaan yang terus menguat dan belanja yang dikawal agar semakin produktif, pemerintah optimistis APBN tetap mampu menjadi bantalan menghadapi ketidakpastian global.
Ruang fiskal yang terjaga bukan hanya menjadi modal untuk merespons gejolak, tetapi juga memungkinkan pemerintah mempertahankan daya beli, menjalankan program prioritas, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (her)
