INDOPOSCO.ID – Pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada daerah guna memastikan efektivitas serta memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) BPD Kaltimtara bersama Kemendagri di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (3/9/2026).
Bima menyampaikan bahwa pemerintah pada intinya berfokus pada dua hal utama, salah satunya adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan daerah, agar lebih efektif dan efisien.
”Pemerintah itu pada intinya berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima Arya.
Menurut Bima, proses evaluasi tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi riil di lapangan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Ia mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang memiliki sejumlah konsekuensi bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja.
Lebih lanjut, Bima mendorong agar setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Langkah tersebut krusial agar pemerintah memiliki gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta jajaran terkait lainnya. (srv)
