INDOPOSCO.ID – Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).
Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari Kemendukbangga/BKKBN RI sebesar Rp500.000.000.000 yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon),” ujar Charles.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti alokasi anggaran pengadaan alokon dalam kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN untuk 2027 yang hanya mencapai Rp350 miliar.
Menurut Yahya, kebutuhan anggaran pengadaan alokon idealnya berada di kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Karena itu, ia mendorong adanya penambahan anggaran agar kebutuhan kontrasepsi masyarakat dapat terpenuhi.
Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Nihayatul Wafiroh, juga mendorong penambahan anggaran pengadaan alokon sebesar Rp500 miliar. Ia menilai alokasi Rp350 miliar belum memadai, terlebih pada 2026 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan alokon.
Nihayatul juga menyinggung masih tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut dia, perencanaan keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencegah stunting.
“Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kalau kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi. Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” jelasnya.
Sementara itu, Charles menilai pengadaan alokon berkaitan erat dengan pengendalian kependudukan. Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan struktur penduduk tetap sehat sekaligus mengantisipasi tantangan bonus demografi.
Ia mengingatkan bonus demografi tidak otomatis memberikan keuntungan bagi Indonesia apabila besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan penciptaan sumber daya manusia dan lapangan kerja yang produktif.
“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi, tidak menggunakan tenaga kerja kasar yang semakin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga semakin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah,” tegas Charles.
Dengan tambahan anggaran tersebut, kebutuhan pengadaan alokon pada 2027 diharapkan dapat lebih memadai sekaligus mendukung kebijakan perencanaan keluarga dan pengendalian kependudukan. (dil)
