INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan pemutakhiran sejarah nasional Indonesia tidak menjadi proyek untuk mengutak-atik masa lalu sesuai kepentingan penguasa. Kementerian Kebudayaan menegaskan, penulisan seri buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan dan akademisi.
Peluncuran lima jilid pertama seri tersebut sekaligus mengakhiri penantian hampir dua dekade atas pemutakhiran penulisan sejarah nasional Indonesia.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah hanya mengambil posisi sebagai fasilitator. Kementeriannya tidak melakukan intervensi terhadap substansi, metodologi, maupun narasi yang disusun tim sejarawan.
“Dalam penyusunan buku ini (sejarah nasional, red), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) hanya bertindak sebagai fasilitator. Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan yang tergabung dalam tim penyusun,” tegas Fadli Zon dalam keterangan, Rabu (2/9/2026).
Bahkan, Fadli memastikan tidak ada satu lembar pun naskah yang diubah oleh kementerian. Menurut dia, sikap tersebut penting untuk menjaga integritas ilmiah sekaligus menjamin kebebasan akademik para sejarawan.
“Bahkan satu lembar pun naskahnya tidak kami ubah, karena ini sepenuhnya karya ilmiah dan wujud kebebasan akademik para ahli,” katanya.
Ia menuturkan, pemutakhiran historiografi nasional tersebut melibatkan 123 sejarawan dan akademisi dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga penelitian independen di seluruh Indonesia. Komposisi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih beragam.
Ia menambahkan, keterlibatan banyak akademisi dari berbagai daerah dan lembaga juga dimaksudkan untuk menghindari dominasi narasi tunggal. Dengan begitu, penulisan sejarah diharapkan tidak terjebak pada bias kepentingan politik tertentu.
Editor Umum Tim Penyusun Buku Sejarah Indonesia, Singgih Tri Sulistiyono, mengatakan, jaminan independensi dari negara memberikan ruang kepada para peneliti untuk menyusun narasi sejarah berbasis Indonesia-sentris dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan mutakhir.
Menurut dia, sejarawan memiliki tanggung jawab menyajikan fakta dan analisis berdasarkan metodologi ilmiah secara jujur. Sejarah, kata Singgih, tidak semestinya hanya menjadi kumpulan hafalan dogmatis ataupun kendaraan untuk kepentingan politik.
“Lima jilid pertama yang diterbitkan ini berfokus pada babak awal perjalanan Nusantara, mulai dari era praaksara, perkembangan kebudayaan maritim, interaksi dengan peradaban Timur Tengah dan Asia, hingga dinamika sosial-politik pada abad ke-19,” ujar Singgih.
Diketahui, buku tersebut sekaligus ingin menempatkan Nusantara dalam konteks sejarah dunia. Nusantara digambarkan bukan sebagai wilayah pasif yang hanya menerima pengaruh dari luar, melainkan sebagai panggung peradaban yang telah berkembang dan aktif berinteraksi dengan berbagai pusat peradaban dunia.
Untuk memastikan hasil riset dapat diuji dan dimanfaatkan masyarakat secara terbuka, Kementerian Kebudayaan juga menyediakan akses digital secara gratis. Seluruh berkas lima jilid pertama seri Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global dapat diunduh publik melalui portal pustakabudaya.id mulai 31 Agustus 2026. (nas)
