INDOPOSCO.ID – Musim kemarau memasuki fase yang perlu diwaspadai Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
Bukan hanya kekurangan air bersih, pemerintah juga mengantisipasi ancaman kebakaran dan penurunan kualitas udara. Kondisi tersebut dinilai semakin penting diantisipasi menyusul prediksi El Nino yang berlanjut hingga awal 2027.
Langkah kesiapsiagaan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Monas, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono.
Sebanyak 1.027 personel berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, hingga mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor diperkuat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Untuk urusan air bersih, BPBD DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki dari 10 instansi/lembaga. Pemetaan wilayah rawan kekeringan dan kebutuhan warga juga dilakukan hingga tingkat kelurahan.
Pramono meminta jajaran bergerak sebelum persoalan berubah menjadi keadaan darurat.
“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan,” tegas Pramono.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan selama musim kemarau.
“Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” sambungnya.
Kebakaran menjadi salah satu ancaman serius. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 457 kejadian kebakaran, dengan 240 kejadian berlangsung pada Agustus. Listrik menjadi dugaan penyebab terbanyak dengan 169 kejadian, sementara sampah menjadi objek yang paling banyak terbakar, yakni 122 kejadian.
“Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), saya meminta setiap RW memilikinya, karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan warga yang mengalami kekurangan air bersih dapat segera memanfaatkan layanan darurat 112.
BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menindaklanjuti laporan sekaligus memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan hingga tingkat pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” tutup Maruli.
Pesan utamanya jelas, yakni Jakarta diminta tidak menunggu kemarau berubah menjadi krisis. Air bersih harus tersedia, potensi kebakaran ditekan, kualitas udara dijaga, dan warga diberi jalur cepat untuk mendapatkan bantuan ketika kondisi darurat terjadi. (her)
