INDOPOSCO.ID – Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dari Suku Dayak Kanayatn, Panglima Jilah menyoroti persoalan yang kerap muncul ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, yakni tudingan terhadap masyarakat peladang sebagai penyebab kejadian tersebut.
Hal itu disampaikannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (28/06/2026). Persamuhan tersebut untuk membahas percepatan penanganan karhutla di Kalimantan.
Menurut Panglima Jilah, aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik dan lokasi yang berbeda dengan kawasan perkebunan, terutama terkait lahan gambut.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” kata Panglima Jilah di Jakarta dikutip Sabtu (29/8/2026).
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Bahkan, masyarakat adat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak kebakaran, tetapi juga ikut melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, disitulah kita yang akan monitoringnya,” jelas Panglima Jilah.
Ia menambahkan, tradisi berladang telah dilakukan masyarakat Dayak sejak lama, jauh sebelum berkembangnya perkebunan di Kalimantan. Terlebih, masyarakat Dayak memiliki hubungan erat dengan alam sehingga menjaga lingkungan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat.
Dalam upaya mencegah karhutla, masyarakat adat juga melakukan sosialisasi melalui para tokoh adat. Edukasi tersebut ditujukan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” ujar Panglima Jilah.(dan)
