INDOPOSCO.ID – Rupiah kembali kehilangan tenaga di penghujung perdagangan Kamis (27/8/2026). Nilai tukar mata uang Garuda ditutup di level Rp17.744 per dolar Amerika Serikat (AS), turun 19 poin dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yang berada di Rp17.725 per USD. Pergerakan tersebut mencerminkan masih kuatnya tekanan sentimen domestik terhadap pasar valuta asing.
Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai salah satu sentimen yang ikut membebani rupiah datang dari dinamika aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI. Meski aksi berjalan damai dan tertib, perhatian pasar tetap tertuju pada tuntutan massa serta respons parlemen terhadap aspirasi yang disampaikan.
“Massa dari berbagai kelompok seperti AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) dan aliansi lainnya mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor,” kata Ibrahim dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (27/8/2026).
Situasi di kompleks parlemen sendiri berlangsung dalam dua dinamika sekaligus. Di tengah aksi massa, pimpinan dan sejumlah anggota DPR turun langsung menemui demonstran di atas mobil komando untuk menerima aspirasi mereka. Pada waktu bersamaan, agenda kenegaraan tetap berjalan melalui sidang paripurna DPR RI, termasuk pembahasan mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset yang dilaporkan oleh Komisi III.
Aksi kemudian berakhir tanpa eskalasi setelah para wakil rakyat menerima tuntutan massa dan menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses pembahasan hingga batas waktu pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Massa pun meninggalkan lokasi secara tertib dan situasi berangsur kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian. Namun, menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah tidak berhenti pada sentimen politik dan aksi jalanan.
“Di sisi lain, pelemahan rupiah dipicu juga oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus mengalami penurunan sepanjang 2026,” jelas Ibrahim.
Sentimen tersebut dinilai turut menjadi perhatian pelaku pasar karena persepsi publik terhadap kondisi pemerintahan dapat memengaruhi kepercayaan terhadap perekonomian domestik.
Gambaran mengenai merosotnya kepuasan publik itu terlihat dalam survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tercatat hanya 37 persen pada Agustus 2026. Angka ini merosot dibandingkan 75 persen pada Desember 2025 dan kembali turun dari 58 persen dalam survei Maret 2026.
“Penurunan kepuasan publik tersebut berkaitan dengan persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, harga kebutuhan pokok menjadi alasan terbesar masyarakat tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran,” tambahnya. (her)
