INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Namun, di balik apresiasi tersebut, ia menyelipkan satu catatan penting, yakni kecepatan negara dalam situasi darurat semestinya bukan sesuatu yang luar biasa.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai, ketika masyarakat berada dalam kondisi genting, kehadiran pemerintah memang harus terasa secepat mungkin.
“Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah,” kata Hensa melalui gawai, Senin (17/8/2026).
Menurut Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut, penanganan gempa NTT memperlihatkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk bergerak cepat ketika situasi menuntut tindakan segera. Koordinasi lintas unsur dan pengerahan sumber daya, kata dia, dapat dilakukan tanpa harus menunggu persoalan berkembang lebih jauh.
“Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan,” ujarnya.
Hensa juga memberi perhatian pada langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang terlihat ikut memantau perkembangan penanganan gempa di NTT. Baginya, tindakan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi justru penting untuk memastikan persoalan di lapangan tetap terpantau dari pusat.
“Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan,” tutur Hensa.
Dari situ, Hensa berharap respons cepat yang terlihat dalam penanganan gempa NTT tidak berhenti sebagai respons sesaat. Menurutnya, pola kerja yang mengutamakan kecepatan tersebut perlu diterapkan pula ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan lain yang membutuhkan keputusan pemerintah tanpa berlarut-larut.
“Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian,” jelas Hensa.
Ia menegaskan, dalam situasi bencana, persoalan kecepatan bukan sekadar soal citra pemerintahan. Ada keselamatan warga dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang harus segera dipenuhi. Karena itu, fase awal penanganan menjadi sangat menentukan, tetapi pekerjaan pemerintah tidak boleh berhenti ketika sorotan publik mulai mereda.
“Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” ungkapnya.
Hensa menilai ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana pada akhirnya bukan hanya terlihat dari konferensi pers, pernyataan pejabat, atau informasi yang disampaikan kepada publik. Masyarakat akan merasakan langsung apakah bantuan benar-benar tiba dengan cepat dan apakah koordinasi di lapangan berjalan efektif.
“Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” kata Hensa.
Menurutnya, pola penanganan gempa NTT dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata. Ketika negara hadir secara cepat dan konsisten, masyarakat tidak perlu diyakinkan melalui banyak pernyataan karena hasil kerja akan berbicara dengan sendirinya.
“Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian,” tambahnya.(her)
