INDOPOSCO.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, tak lagi sekadar persoalan api yang harus segera dipadamkan. Ketika kobaran telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan dan akses wisata ditutup total, ancamannya merambat ke keselamatan masyarakat, kelestarian ekosistem hingga perekonomian warga.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah bergerak lebih cepat dan terukur untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Menurutnya, penutupan seluruh akses menuju kawasan Bromo merupakan langkah penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mencegah munculnya risiko baru.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Karhutla di kawasan Bromo diketahui telah berlangsung sejak Senin pekan lalu. Kebakaran terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Selama sepekan, api telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga Senin, sejumlah titik api masih berkobar dan membakar vegetasi kering. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman.
Puan meminta penanganan kebakaran dilakukan dengan satu komando yang kuat, didukung personel serta peralatan yang memadai. Pengawasan terhadap titik-titik rawan juga harus diperketat agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala ataupun merembet ke wilayah lain.
“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Menurut Puan, strategi pemadaman tidak bisa dilakukan secara serampangan. Operasi darat maupun udara harus mengacu pada pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkapnya.
Tak berhenti pada pemadaman, Puan juga meminta Pemerintah memiliki peta kerusakan yang menyeluruh, mulai dari vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air hingga wilayah yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.
Ia menilai pemulihan Bromo tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam kembali pohon. Setiap kawasan yang terbakar harus mendapatkan penanganan sesuai tingkat kerusakannya.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Di sisi lain, penutupan total Bromo juga membawa konsekuensi ekonomi yang tidak kecil. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, Bromo menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat di wilayah penyangga.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” jelas Puan.
Karena itu, Pemerintah dinilai perlu segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan kawasan, terutama terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal yang kehilangan pendapatan.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” terangnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” kata Puan.
Untuk jangka panjang, Puan meminta kebakaran Bromo menjadi momentum membangun standar ketahanan bagi kawasan wisata alam strategis nasional. Menurutnya, pemetaan risiko kebakaran harus dilakukan hingga tingkat tapak, termasuk ketersediaan sumber air, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya, hingga perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi harus ditutup.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Puan merinci, pemetaan harus mencakup sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, kesiapan personel, batas aktivitas sesuai tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya. (her)
