INDOPOSCO.ID – Universitas Sahid bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar seminar internasional bertajuk “Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Cooperation” di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Seminar yang diselenggarakan oleh Angkatan 35 Program Doktor Ilmu Komunikasi (DIK 35) Universitas Sahid ini menjadi bagian dari komitmen akademik dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional guna mendorong peningkatan perdagangan serta sektor pariwisata Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, yang menegaskan bahwa komunikasi strategis memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
“Komunikasi strategis menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Karena itu, kerja sama perdagangan harus dibangun secara inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang,” kata Dyah Roro dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Prasetya Yoga Santoso, menekankan bahwa keberhasilan kerja sama internasional di bidang perdagangan dan pariwisata tidak cukup hanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana hasil kerja sama tersebut dapat dikomunikasikan secara efektif hingga menjangkau masyarakat sebagai pelaku utama.
Menurutnya, komunikasi strategis menjadi faktor penentu implementasi berbagai kesepakatan perdagangan maupun pengembangan sektor pariwisata. Selama ini, banyak kebijakan dan kerja sama yang telah disusun pemerintah belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
“Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan pemerintah dan universitas untuk selalu berpikir bagaimana hal-hal yang baik ini bisa kita sampaikan kepada publik. Banyak perjanjian terkait perdagangan maupun pariwisata yang dibuat antarnegara, tetapi ternyata tidak sampai kepada masyarakat. Akibatnya, implementasi di tingkat bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetya.
Ia menilai masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan produsen lokal, kerap belum mengetahui peluang yang terbuka melalui kerja sama internasional. Padahal, informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan ekspor sekaligus perluasan pasar produk Indonesia.
Karena itu, Prasetya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan dan perguruan tinggi agar berbagai kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program yang langsung menyentuh masyarakat. Universitas, menurutnya, memiliki kapasitas akademik untuk melakukan riset, pelatihan, hingga pendampingan guna meningkatkan kesiapan masyarakat memanfaatkan peluang perdagangan global.
“Output yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan semua hal baik yang dibuat pemerintah, tetapi belum sampai kepada masyarakat. Karena itu kami perlu berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun riset, program pelatihan, dan berbagai kegiatan yang memastikan informasi tersebut benar-benar diterima masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut juga akan memperluas promosi berbagai produk lokal ke pasar internasional.
“Produk-produk yang dibuat masyarakat harus bisa kita tawarkan dan kita komunikasikan sehingga bisa sampai kepada publik di luar negeri,” tutur Prasetya.
Menanggapi kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, Prasetya mengakui perlambatan ekonomi turut dirasakan Indonesia. Meski demikian, ia optimistis peluang perdagangan tetap terbuka apabila seluruh pemangku kepentingan mampu membangun kolaborasi yang kuat.
“Dengan situasi saat ini memang Indonesia mengalami perlambatan, negara-negara lain juga menghadapi kondisi yang sama. Namun apa pun itu, kesempatan tetap masih ada dan peluang tetap masih ada. Di sinilah kita perlu berkolaborasi mencari solusi dan merancang aktivitas yang tepat agar perdagangan Indonesia dengan negara lain terus meningkat,” ungkapnya.
Prasetya juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perdagangan dan pariwisata. Ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat melalui berbagai forum pelatihan, peningkatan literasi, serta penguatan promosi.
“Kita perlu berkolaborasi antara universitas, akademisi, kementerian, pelaku usaha, dan masyarakat lokal yang memiliki produk-produk bagus. Mereka perlu kita latih, kita komunikasikan kepada semua pihak sehingga komunikasi berjalan baik dan memberikan dampak bagi semua,” terangnya.
Ia turut menyoroti masih lemahnya implementasi berbagai nota kesepahaman internasional yang telah ditandatangani pemerintah. Menurutnya, persoalan utamanya bukan pada jumlah kerja sama, melainkan minimnya penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai pelaku produksi.
Sebagai contoh, ia menyebut komoditas kopi yang memiliki peluang besar di pasar internasional, namun banyak petani dan produsen belum mengetahui adanya kesepakatan perdagangan yang telah dibangun pemerintah.
“Banyak perjanjian atau MoU yang dibuat antarnegara, termasuk untuk komoditas seperti kopi. Namun masyarakat sebagai penghasil kopi justru tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Persoalannya kembali kepada komunikasi,” ucap Prasetya.
Karena itu, ia menilai perguruan tinggi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat agar manfaat kerja sama internasional benar-benar dirasakan di tingkat akar rumput.
“Kami sebagai akademisi sering turun ke lapangan dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Di sinilah pemerintah perlu berkolaborasi dengan universitas yang mengetahui solusi apa yang bisa diberikan agar manfaat kerja sama internasional benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Seminar internasional ini menjadi forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam memperkuat perdagangan internasional dan sektor pariwisata Indonesia. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, diharapkan setiap kebijakan dan kerja sama yang telah dibangun pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. (her)
