INDOPOSCO.ID – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
Menurut Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutyanto, keputusan ini, dinilai menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan masih mendapat kepercayaan dari investor global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, khususnya terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi meski menghadapi tekanan fiskal, gejolak nilai tukar, dan perlambatan ekonomi global.
“Afirmasi rating Indonesia oleh S&P Global Ratings menjadi sinyal penting bagi perekonomian dan pasar modal Indonesia. Di tengah tekanan fiskal, volatilitas nilai tukar, dan dinamika global yang tidak ringan, keputusan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga,” ujar David, Rabu (15/7).
David menjelaskan, S&P menilai prospek ekonomi Indonesia tetap stabil karena didukung ekspektasi pemulihan penerimaan negara, perbaikan ekspor seiring membaiknya harga komoditas, serta komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, penilaian tersebut menjadi sentimen positif bagi pasar modal karena mampu menjaga persepsi risiko Indonesia di mata investor internasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut harus terus dipertahankan melalui kebijakan fiskal yang konsisten, komunikasi pemerintah yang jelas, dan implementasi kebijakan yang kredibel.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai laporan S&P juga mencerminkan keyakinan terhadap berbagai reformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Fithra mengatakan DSI berpotensi menjadi sumber penerimaan negara baru yang mampu memperkuat fondasi fiskal tanpa meningkatkan beban utang maupun tarif pajak. Selain itu, pengelolaan ekspor komoditas yang lebih terintegrasi dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan ketahanan sektor eksternal.
“DSI tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai mekanisme konsolidasi ekspor, melainkan juga sebagai mesin penggerak penerimaan negara yang berpotensi memperluas basis fiskal,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, serta koordinasi yang baik dengan pelaku usaha agar mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan fundamental ekonomi nasional.
Dalam laporannya, S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 persen pada 2026 dengan rata-rata 4,9 persen hingga 2029.
S&P juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 sebesar 5,6 persen secara tahunan menjadi salah satu faktor pendukung, ditopang peningkatan belanja pemerintah dan percepatan realisasi anggaran.
Di sisi fiskal, lembaga tersebut menilai komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB menjadi jangkar utama stabilitas ekonomi.
Penerimaan negara yang tumbuh 19 persen dalam lima bulan pertama 2026 juga dinilai mencerminkan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan penerimaan PPN, serta naiknya royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
Selain itu, reformasi tata kelola sektor sumber daya alam melalui pembentukan DSI dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi eksternal Indonesia.
S&P juga menilai independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, inflasi yang tetap terkendali, fleksibilitas nilai tukar, serta kondisi sektor perbankan yang sehat menjadi faktor penting yang mendukung tetap terjaganya peringkat kredit Indonesia.
Dengan berbagai indikator tersebut, keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia menjadi pengakuan bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid dan prospek pertumbuhannya tetap menjanjikan di tengah tantangan ekonomi global.(dil)
