INDOPOSCO.ID – Jakarta memasuki babak baru dalam penyusunan arah pembangunan ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyediaan data yang akan menentukan berbagai kebijakan strategis di masa mendatang.
Pencanangan dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026). Melalui pendataan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pemerintah berharap memperoleh gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan, mulai dari peningkatan investasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan warga.
Pramono menegaskan, kualitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, statistik yang disusun BPS selama ini selalu menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan,” ujar Pramono.
Menurutnya, posisi Jakarta yang berkontribusi sebesar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional menjadikan sensus ekonomi kali ini memiliki arti yang jauh lebih luas. Data yang dikumpulkan bukan hanya memotret kondisi ekonomi ibu kota, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Optimisme tersebut didukung oleh capaian ekonomi Jakarta yang terus menunjukkan tren positif. Pada triwulan terakhir, pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,59 persen. Sementara inflasi berada di angka 2,78 persen, menjadi yang terendah di Pulau Jawa sekaligus lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Pramono menilai data statistik juga berperan penting dalam mengukur efektivitas pembangunan. Salah satu indikatornya terlihat dari berkurangnya jumlah RW kumuh di Jakarta, yang turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026 berdasarkan pendataan BPS.
“Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Hasil pendataan nantinya akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas daerah. Mulai dari perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan dunia usaha, hingga perluasan kesempatan kerja akan disusun berdasarkan kondisi riil yang tergambar dalam sensus.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar yang telah menjangkau sekitar 707.520 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi sekitar 15.900 mahasiswa. Pemerintah juga menyiapkan Beasiswa LPDP Jakarta yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan sasaran awal sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
Sementara di bidang kesehatan, Jakarta saat ini didukung oleh 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Keakuratan data dinilai menjadi syarat penting agar layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Agar pelaksanaan sensus berjalan optimal, Pramono meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari wali kota, bupati, camat, lurah hingga jajaran RT dan RW, aktif menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, dan media informasi publik lainnya.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap sepuluh tahun sekali. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima sejak pertama kali digelar. Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar dalam 18 kategori lapangan usaha. Adapun sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja tidak termasuk dalam cakupan sensus.
Menutup sambutannya, Pramono berharap partisipasi masyarakat dapat menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Jakarta sehingga menjadi landasan kuat bagi pembangunan ibu kota di masa depan.
“Saya berharap sensus ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan data yang tepat, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global,” tambahnya. (her)
