INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan eliminasi kusta memerlukan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Konferensi Nasional Kusta 2026: Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global*, di Puri Agung Grand Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026).
Menko PMK mengatakan, keberhasilan program eliminasi kusta sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong pemerintah daerah menjadikan eliminasi kusta sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah.
“Pada akhirnya program pusat akan berujung di daerah. Indonesia ini negara yang sangat besar sehingga ujung tombaknya ada di daerah,” ujar Pratikno.
Menurut Menko PMK, pengalaman para penyintas menunjukkan bahwa penanganan kusta bukan semata persoalan pengobatan, tetapi juga membutuhkan edukasi yang masif untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. “Penanganan lepra (kusta) ini bukan semata-mata isu pengobatan. Pengetahuan menjadi sangat penting, edukasi penting. Oleh karena itu saya menegaskan penanganan lepra adalah penanganan multisektor,” katanya.
Menko PMK menjelaskan, selain menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, penanganan kusta juga memerlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan elemen masyarakat, mulai dari dinas komunikasi, sektor pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor sosial dan ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat edukasi, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan penyintas, sekaligus menghapus stigma di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pendekatan lintas sektor tersebut juga perlu diperkuat dalam penanganan tuberkulosis (TB). Menurutnya, kusta dan TB masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Saya ingin menekankan kepada bapak dan ibu kepala daerah untuk mengorganisir lintas sektor dalam menangani lepra (kusta). Saya titip sekaligus juga tuberkulosis, karena lepra kita penyumbang kasus terbesar ketiga di dunia dan tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Ini memerlukan penanganan lintas sektor,” tegasnya.
Menko PMK turut menyampaikan apresiasi kepada Sasakawa Leprosy Initiative atas komitmen panjangnya dalam mendukung upaya eliminasi kusta di Indonesia maupun dunia. Menurutnya, kontribusi Sasakawa tidak hanya melalui dukungan di tingkat kebijakan, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat pendampingan, edukasi, dan kolaborasi dalam percepatan eliminasi kusta.
“Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Sasakawa yang terus memberikan dukungan kepada kita. Sudah hadir sampai ke daerah-daerah dan berkeliling dunia untuk eliminasi lepra (kusta). Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia,” ujar Pratikno.
Menutup sambutannya, Menko PMK menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi kusta tidak mungkin dicapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut dilakukan Penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi Kusta oleh para kepala daerah sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia, sekaligus Peluncuran Gerakan Nasional Melawan Stigma Kusta untuk memperkuat edukasi publik dan menghapus diskriminasi terhadap para penyintas.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus, President of Sasakawa Leprosy Initiative Takahiro Nanri, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa, serta para gubernur dan perwakilan pemerintah daerah dari 38 provinsi di Indonesia.(ney)
