INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang sitaan senilai Rp5,1 miliar dari kasus korupsi pembebasan lahan Kebon Bibit, Srengseng, ke Kas Negara. Uang tersebut disita dari tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nurul Wahida Rifal mengatakan, penyitaan uang tersebut terkait dengan kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada Program Normalisasi Kali Pesanggrahan.
“Penyidik Kejari Jakarta Barat melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp5,1 miliar yang berasal dari pengembalian kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi,” kata Nurul Wahida Rifai di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Uang tersebut disita dari tersangka berinisial YB, EHP, dan BDS, sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dalam perkara ini tersangka YB, tersangka EPH, dan tersangka BDS diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proses pembebasan tanah,” ujar Nurul Wahida Rifai.
Para tersangka menggunakan dokumen yang tidak sesuai fakta, menerbitkan dokumen administrasi tanpa penelitian memadai, serta memproses pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak.
Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu primair Pasal 603 dan subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia menambahkan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terus berkomitmen melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).
“Setiap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara optimal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana arahan Jaksa Agung,” imbuhnya. (dan)
