INDOPOSCO.ID – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi petani garam di Pulau Madura melalui kegiatan Festival Aspirasi yang difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat kemandirian garam nasional.
Ketua BAM DPR RI, AhmadHeryawab menegaskan bahwa komoditas garam memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim dengan sekitar 70 persen wilayah berupa lautan memiliki potensi besar untuk menjadi produsen garam. Namun hingga kini, kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 4,8 juta ton per tahun masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga sebagian masih bergantung pada impor.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama. Diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan penguatan kebijakan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Ahmad Heryawan kepada Parlementaria saat kunjungan kerja di , Pulau , Senin (6/7/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani garam dalam negeri menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan sektor pergaraman, lanjutnya, tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian BAM DPR RI. Pertama, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dan modernisasi sarana produksi bagi petani garam. Kedua, penguatan regulasi guna memberikan kepastian harga yang adil, disertai peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor pergaraman agar setara dengan dukungan yang selama ini diberikan kepada sektor pertanian lainnya.
Ahmad Heryawan menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam Festival Aspirasi akan dibahas lebih lanjut di BAM DPR RI sebelum diteruskan kepada komisi terkait sesuai bidang kewenangannya.
“BAM berkomitmen terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat guna mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” pungkasnya. (dil)
