INDOPOSCO.ID – Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus mempercepat digitalisasi administrasi dan pelayanan. Transformasi digital telah dibangun secara bertahap, mulai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), arsitektur bersama, percepatan transformasi digital, hingga arah pemerintah digital menuju Indonesia Emas 2045. Arah besarnya adalah bergerak dari digitalisasi menuju transformasi, dari aplikasi menuju ekosistem.
“Pemerintah digital menjadi upaya prioritas karena pengalaman berbagai negara telah menunjukkan bahwa pemerintah digital bukan hanya soal efisiensi administrasi. Jika diterapkan dengan baik, dapat mempercepat perizinan, meningkatkan penerimaan, menekan kebocoran, menurunkan biaya layanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2026, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini memberi contoh pada layanan persalinan dan akta kelahiran, dimana pemerintah tengah memperjuangkan tidak boleh lagi ada ibu dan keluarga yang harus membawa banyak dokumen dan mengulang proses. Kedepannya data yang dibutuhkan sudah dapat terhubung secara otomatis melalui penerapan pemerintah digital. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha, dimana pemerintah digital harus membuat proses memulai dan menjalankan usaha menjadi lebih pasti, cepat, transparan, dan tidak lagi memaksa masyarakat berpindah dari satu pintu ke pintu lain.
Menurutnya memasuki era digital, kepercayaan merupakan komoditas paling berharga sekaligus paling rentan, terlebih dengan adanya Artificial Intelligence (AI), membuat ekspektasi publik yang makin kritis dan mengubah standar kepercayaan terhadap institusi. Perubahan global tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah terus memperkuat tata kelola dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Karena memang organisasi yang dipercaya oleh masyarakat akan memiliki daya tahan lebih tinggi.
Disampaikan bahwa salah satu cara untuk memperkuat layananan dan membangun kepercayaan masyarakat adalah melalui digitalisasi pemerintah. Digitalisasi membantu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, memperkuat akuntabilitas, dan membuat kerja antarinstansi semakin terhubung. Dimana saat ini pemerintah juga telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan layanan yang terdiri dari pemerintah dan BUMN atau BUMD dalam satu atap.
“Pemerintah tidak hanya menyiapkan arah kebijakan semata, tetapi sedang membangun ekosistemnya. Identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, GovTech, dan portal layanan mulai dipadukan agar masyarakat merasakan satu pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa layanan digital tidak menggantikan pelayanan publik, melainkan memperkuat seluruh kanal layanan. Tatap muka, layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan digital bekerja sebagai satu ekosistem pelayanan yang saling terhubung. Perlu adanya kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk keberhasilan suatu program. Karena memang masyarakat bukan sekadar penerima layanan, melainkan mitra strategis. Hal tersebutlah yang menjadi esensi Future Governance.(srv)
