INDOPOSCO.ID – Ancaman El Nino pada musim kemarau 2026 mulai menjadi perhatian serius di parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat berbagai langkah antisipasi agar dampak kekeringan tidak mengganggu produksi pangan nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Alex, pemerintah tidak boleh mengulangi keterlambatan penanganan seperti yang pernah terjadi saat El Nino 2015. Kala itu, sekitar 217 ribu hektare lahan pertanian mengalami puso, angka yang jauh lebih besar dibandingkan dampak El Nino pada 2023 maupun kondisi yang terjadi hingga saat ini.
Untuk itu, ia menilai penguatan infrastruktur pengelolaan air harus menjadi fokus utama dalam strategi mitigasi menghadapi musim kemarau.
“Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan,” ujar Alex dikutip dari laman resmi DPR RI.
Tak hanya itu, Alex juga menyoroti proyeksi perkembangan fenomena El Nino dan La Nina hingga Maret 2027. Berdasarkan proyeksi tersebut, kondisi iklim diperkirakan masih berada pada fase El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang sehingga langkah mitigasi perlu diperkuat sejak sekarang.
Ia menilai kesiapan pemerintah juga harus diwujudkan melalui percepatan penyaluran berbagai kebutuhan produksi pertanian, terutama di daerah yang diperkirakan paling rentan mengalami kekeringan.
“Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino,” tutur Alex.
Selain memperkuat kesiapan di lapangan, Alex menekankan pentingnya pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis data dari BMKG. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terus meluas ke sejumlah daerah lain. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki pemetaan wilayah rawan kekeringan yang akurat agar perkembangan produksi pangan dapat dipantau secara berkelanjutan dan langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau,” tambahnya.
Alex berharap seluruh langkah antisipasi tersebut dapat segera dijalankan sehingga potensi penurunan produksi pangan akibat El Nino dapat ditekan dan risiko gagal panen di berbagai wilayah bisa diminimalkan.(her)
