INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengubah pendekatan dalam membiayai pembangunan jangka panjang. Di tengah target menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota global terbaik di dunia, pemerintah daerah menilai ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi yang terus meningkat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan ibu kota dalam lima tahun mendatang diperkirakan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Karena itu, Pemprov DKI akan memperluas sumber pendanaan melalui berbagai instrumen pembiayaan inovatif.
“Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/7/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, perubahan status Jakarta pasca-perpindahan ibu kota negara justru membuka peluang baru sebagai pusat ekonomi, investasi, bisnis, dan inovasi. Posisi tersebut menuntut dukungan pembiayaan yang jauh lebih besar, termasuk untuk merealisasikan 14 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp657 triliun.
Sejumlah proyek yang masuk dalam daftar prioritas antara lain pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan jaringan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, hingga lebih dari 100 program pendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dalam strategi tersebut, APBD tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber belanja pemerintah, tetapi menjadi instrumen yang mampu mendorong investasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemprov DKI kini mengembangkan beragam alternatif pembiayaan seperti obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan berbasis pemanfaatan ruang.
“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi,” jelas Pram.
Di sisi lain, Pramono mengingatkan bahwa penguatan kemandirian fiskal menjadi kebutuhan mendesak menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Jakarta pada 2026. Meski ruang fiskal semakin terbatas, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dipastikan tetap menjadi prioritas.
“Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, Pemprov DKI juga memasukkan agenda penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dana hasil obligasi akan diarahkan untuk membiayai proyek-proyek prioritas seperti pembangunan transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.
Pramono memastikan seluruh mekanisme pembiayaan akan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik agar tetap mampu menjaga kepercayaan investor. Optimisme itu didukung oleh kinerja ekonomi Jakarta yang terus menunjukkan tren positif.
“Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026 dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat,” tambahnya.(her)
